Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi dan Anton Charliyan Beradu Program Pendidikan

Terasjabar.co – Kontestan Pilgub Jabar 2018 kembali beradu program. Kali ini, para calon menawarkan sejumlah program untuk meningkatkan angka partisipasi kasar dan pemerataan pendidikan di Jabar.

Hal itu terungkap dalam Mimbar Pemimpin Indonesia (MIMPI) bertajuk ‘Ngaruwat Kandidat dan Ngaruwat Jabar’ di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Rabu (25/4/2018).

Dari empat paslon Pilgub Jabar yang diundang, hanya dihadiri Cagub nomor urut satu Ridwan Kamil, Cawagub nomor urut dua Anton Charliyan dan Cawagub nomor urut empat Dedi Mulyadi.

Dalam kesempatan itu, Ketua BEM Unpad Izmu menyampaikan pertanyaan mengenai angka partisipasi kasar dan pemerataan pendidikan (APK) di Jabar. Ia meminta para calon menyampaikan strateginya meningkatkan APK tersebut.

Menanggapi pertanyaan Izmu, Cagub Jabar Ridwan Kamil berjanji akan membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat ekonomi rendah. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan APK di Jabar.

Menurut pria yang akrab disapa Emil ini, di Jabar ada dua golongan masyarakat miskin. Yang pertama masyarakat miskin kompetitif dan masyarakat miskin tidak kompetitif.

“Jadi jenis warga negara patut dilindungi tidak mampu dan tidak kompetitif. Persoalan di Jabar saya akan menggratiskan (sekolah) bagi golongan ekonomi rendah,” kata Emil.

Cawagub Jabar Anton Charliyan mengakui tingkat angka partisipasi sekolah di Jabar baru sampai kelas 8. Hal ini tentu perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk meningkatkannya.

Menurutnya anggaran yang sediakan pemerintah untuk pendidikan sudah cukup. Hanya saja, sambung dia, sejauh mana optimalisasi anggaran tersebut bisa mengcover pendidikan di Jabar.

“Tetapi apakah anggaran itu tersalur dengan baik atau tidak. Kami (Hasanah) janji menggratiskan biaya pendidikan sampai tingkat SMA. Kami sudah menghitung (anggaran) mencukupi. Kami hitung cukup untuk seragam dan alat tulis,” kata Anton.

Dia menilai perlu dibangun sistem pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan industri. Hal ini sangat penting untuk mencetak generasi muda yang punya kompetensi dan siap bekerja di industri tanah air.

“Kerjasama dengan industri supaya bisa langsung kerja. Pengangguran otomatis akan berkurang. Apabila mereka tidak bekerja, tapi sudah punya kemampuan, bisa hidup mandiri,” ungkap Anton.

Sementara itu, Cawagub Jabar Dedi Mulyadi persoalan rendahnya APK tak lepaa dari minimnya ruang kelas. Salah satu contoh ketersediaan ruang kelas SMP yang tidak bisa menampung lulusan SD.

“Jadi problemnya itu ketersediaan ruang kelas. Ketersediaan ruang kelas SD berbeda dengan SMP, begitu juga dengan SMA. Ketika mereka lulus tidak mencukupi,” jelas dia.

Ia menginginkan ke depannya SD memiliki kualifikasi yang sama dengan SMP atau SMP sama dengan SMA. Sehingga, sambung dia, persoalan pemerataan pendidikan akibat minimnya fasilitas sekolah terselesaikan.

“Pendidikan 12 tahun akan terwujud dengan diterapkannya kualifikasi tersebut. Jadi setiap desa akan ada sekolah,” kata Dedi.