Sunjaya Ditahan KPK, Rahmat Sutrisno Jadi Plh Bupati Cirebon

Terasjabar.co – Rahmat Sutrisno resmi ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) Bupati Cirebon. Rahmat diminta menjalankan tugas dan memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon berjalan baik pasca penangkapan dan penahanan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra oleh KPK.

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan surat tugas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Rahmat di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (26/10/2018). Rahmat selama ini menjabat Sekda Kabupaten Cirebon.

Acara penyerahan surat tugas tersebut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jabar dan Pemkab Cirebon. “Ini semua sudah sesuai dengan surat tertulis dari Mendagri kepada kami, seperti halnya Kabupaten Bekasi. Begitu cepat dan sigap sehingga masyarakat (Cirebon) tidak dibimbangkan dalam kepemimpinan di Kabupaten Cirebon,” kata Uu usai penyerahan.

Uu meminta Rahmat dapat menjalankan tugas dengan baik. Uu ingin roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon tetap berjalan pasca penangkapan Sunjaya berkaitan kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kabupaten Cirebon.

“Arahan kami karena (Rahmat) orang dalam, paham tentang birokrat, filosofi dan lain-lain. Sekda harus mampu melaksanakan roda pemerintahan jangan ada stagnan karena ada wewenang, jangan ragu membuat keputusan,” tutur Uu.

Plh Bupati Cirebon Rahmat Sutrisno memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon tetap berjalan normal. Ia siap menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.

Selain itu, Uu mengingatkan, agar pembahasan APBD 2019 tidak terganggu akibat kejadian tersebut. Dia juga berharap tidak ada pengubahan struktur anggaran dari sebelumnya untuk kepentingan tertentu.

“Sekarang sedang bahas anggaran, susun APBD 2019 untuk itu harapannya apa yang sudah dibahas melalui tahapan Musrembang tidak ada perubahan-perubahan hanya karena ada usulan kelompok tertentu,” ujar Uu.

“Jadi terima kasih kepada Pak Wagub tadi amanatnya banyak banget. Karena bebannya semakin besar. Pertama prioritas di Kabupaten Cirebon sedang memasuki pembahasan anggaran 2019,” kata Rahmat.

Dia berjanji akan terus berkonsultasi dengan Pemprov dalam mengeluarkan kebijakan. Lantaran sebagai Plh, dia memiliki banyak keterbatasan soal kebijakan-kebijakan strategis.

“Jadi ini tetap harus dikomunikasikan dengan Pemprov Jabar. Supaya kami tak salah mengambil langkah. Insyaallah siap untuk melaksanakan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan,” ujar Rahmat.