DPRD Jabar Gelar Rapat Paripurna Mengikuti Siaran Langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI

Terasjabar.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda “Mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022”. Acara berlansung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Selasa (16/08/2022).

Hadir pada acara tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pimpinan dan anggota DPRD Jabar, Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah anggota legiun veteran/purnawirawan TNI-Polri.

Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat menyampaikan, sebagaimana diketahui setiap bulan Agustus Pemerintah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru tanah air akan mengenang dan merayakan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Idonesia.

Disampaikan Taufik, bahwa Presiden RI Ir. H. Joko Widodo akan menyampaikan dua pidato. Pidato pertama disampaikan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022.

“Pidato kedua dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 Beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023,” jelasnya.

Pembacaan pidato kenegaraan Presiden dalam Sidang Tahunan 2022 berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Meski demikian, masyarakat dapat menyaksikan secara langsung melalui siaran TV nasional atau media sosial resmi MPR dan DPR.

Dilansir dari kanal YouTube DPR RI, masyarakat bisa menyaksikan Sidang Tahunan 2022 mulai pukul 09.00 WIB. Meski demikian, merujuk pada agenda DPR RI, tertulis bahwa Sidang Tahunan 2022 akan dilaksanakan pada Selasa, 16 Agustus 2022 mulai pukul 09.30 WIB.

Dalam pidatonya Prediden RI Joko Widodo menyampaikan, tantangan yang kita hadapi saat ini sangat berat, sangat sulit, tidak mudah. Semua negara, di seluruh dunia, sedang menghadapi ujian yang sama. Krisis kesehatan, pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih.

Perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi.

“Kita tahu, seratus tujuh negara terdampak krisis dan sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan akut dan kelaparan,” kata Presiden.

Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan.

Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Negara kita Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, yaitu 432 juta dosis vaksin yang telah kita suntikkan.

Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen.

Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp106 triliun. Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik, sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi.

Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun.

Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati.

Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh. Masyarakat dusun dan masyarakat kampung saling melindungi dan saling berbagi.

Ulama, tokoh agama, dan tokoh adat, aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan, TNI dan Polri, dan jajaran birokrasi saling bersinergi bersama-sama, bergotong royong, dan lembaga-lembaga negara juga mendukung Pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini.

“Kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik, berarti artinya kita juga insyaallah pasti mampu mengelola agenda-agenda besar lainnya dengan baik pula. Inilah kekuatan pertama kita untuk membangun negara kita, Indonesia,” kata Presiden.

Kekuatan kedua Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Wilayah yang luas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia pasti menjadi kekuatan besar Indonesia, jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan.

“Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrikan di dalam negeri, agar nilai tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” jelas Presiden.

Kekuatan ketiga kita adalah bonus demografi. Jumlah penduduk yang sangat besar, dan didominasi oleh anak-anak muda usia produktif, serta daya beli masyarakat yang terus meningkat, akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional dalam menghadapi kompetisi global.

Kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Indonesia diterima oleh Rusia dan juga diterima Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Diterima negara-negara besar, walau geopolitik sedang panas, dan juga dipercaya PBB sebagai Champions dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, baik krisis pangan, krisis energi, maupun krisis keuangan.

Dan tahun ini, kita menjadi Presiden G20, organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia dan tahun depan kita juga menjadi ketua negara-negara ASEAN. Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerja sama-kerja sama internasional.

Kepercayaan besar dari masyarakat internasional ini juga bisa dirasakan di dalam negeri. Reformasi struktural untuk daya saing dan iklim berusaha terus kita lakukan. Ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM terus kita perbaiki.

Hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri juga terus tumbuh pesat. Pertumbuhan investasi juga meningkat tajam, di mana saat ini 52 persennya sudah berada di luar Pulau Jawa.

“Artinya, ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat, tetapi juga tumbuh merata, menuju pembangunan yang Indonesia Sentris,” ucap Presiden RI.

Presiden mengatakan dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel, misalnya, telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat.

“Saya ingat, di tahun 2014 hanya sekitar Rp16 triliun tapi di tahun 2021 kemarin meningkat menjadi Rp306 triliun, karena sudah diekspor dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi. Dan di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan sudah bisa mencapai Rp440 triliun. Itu hanya dari nikel, sekali lagi itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil,” lanjut Presiden.

Sekarang ini, Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global. Produsen mobil listrik dari Asia, dari Eropa, dan dari Amerika ikut berinvestasi di negara kita. Setelah nikel, Pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi bauksit, hilirisasi tembaga, dan hilirisasi timah. Kita harus berani, kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia.

Yang kedua, selain hilirisasi, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan. Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut, akan terus dilakukan, dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon.

Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio, akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi. Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional.

Upaya tersebut bisa langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio. Pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak, akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi. Demikian pula dengan perkebunan kita, antara lain kelapa sawit, yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia.

Untuk konsumsi beras, kita sudah tidak lagi impor dalam tiga tahun terakhir, untuk beras konsumsi. Pembangunan bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional kita.

“Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute, yang disaksikan oleh FAO, karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019,” kata Presiden Joko Widodo.

Yang ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu.

Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga peradilan.

Demikian juga dengan pemberantasan korupsi, terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai.

Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022.

Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan dan Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu juga telah saya tanda tangani.

“Saya tekankan, reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan. Berbagai macam bantuan sosial akan terus dilanjutkan dengan sinergi dan data yang lebih baik. Program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja akan terus ditingkatkan,” lanjutnya.

Program-program ini menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal, dan penyandang disable. Tentang disable, kita juga baru saja menjadi tuan rumah ASEAN Para Games di Solo, dan alhamdulillah, kita menjadi Juara Umum.

Yang keempat, UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sembilan belas juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024.

Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di E-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan.

Kelima, pembangunan Ibu Kota Nusantara terus harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi.

Semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Untuk itu, di bidang kesehatan, stunting harus cepat dipangkas. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata.

Akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan yang berkualitas harus terus diprioritaskan. Para siswa dan mahasiswa harus dikenalkan pada dunia kerja sejak dini. Minat anak di bidang sains, teknologi, seni, dan olahraga harus didukung dan diapresiasi.

Oleh karena itu, budi pekerti yang luhur, ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotisme merupakan pilar utama. Seni dan tradisi lokal dengan semangat kebangsaan harus terus digairahkan. Karya sastra dan film karya seniman muda harus terus didukung. Dana Abadi Kebudayaan akan terus kita tingkatkan sesuai kemampuan fiskal pemerintah.

Adapun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat.

“Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan, yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita serta merawat persatuan dan kesatuan nasional,” kata Kepala Negara.

Presiden RI juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga-lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri kita ini, untuk memperkokoh ideologi bangsa.

“Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global,” ungkapnya

Dukungan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian telah mampu membantu Pemerintah. DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

DPD, sesuai dengan kewenangannya, telah ikut berperan dalam menyusun beberapa rancangan undang-undang, terutama terkait dengan otonomi khusus dan pembentukan provinsi-provinsi baru.

Reformasi pelayanan hukum di Mahkamah Agung terbukti telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. MA terus mengedepankan keadilan restoratif. MA juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Mahkamah Konstitusi telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif. Sistem peradilan berbasis elektronik semakin memudahkan akses masyarakat. Peran MK sebagai tuan rumah Kongres MK sedunia juga patut diapresiasi.

BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu Pemerintah. Rencana penyelenggaraan Supreme Audit Institution (SAI)-20 juga semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di G20.

Komisi Yudisial terus memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Penanganan laporan masyarakat terkait lembaga peradilan telah membantu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga nasional yang lain sesuai wewenang dan perannya. Terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia, dan juga kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, juga kepada Komnas HAM dan Lembaga-lembaga nasional lainnya,” jelas Presiden.

Presiden RI Joko Widodo menegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada, selalu hati-hati, dan selalu siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan.

Kita harus selalu “Eling lan Waspodo”, harus ingat dan selalu waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam melangkah.

“Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Ada minimal lima agenda besar yang tadi telah saya tekankan. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju, dengan komitmen, dengan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas,” kata Presiden.

“Dan sebagai tambahan, baju adat yang saya kenakan ini adalah baju Paksian, berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Motifnya, motifnya bernama ‘pucuk rebung’ yang melambangkan kerukunan dan warna hijau yang kita pilih karena mengandung filosofi kesejukan, harapan, dan pertumbuhan,” jelasnya.

Untuk diketahui,  memakai pakaian adat saat menghadiri sidang tahunan MPR sudah menjadi kebiasaan Jokowi setiap tahunnya.

Pada 2017, Jokowi mengenakan pakaian adat Bugis berupa setelan adat lengkap dengan songkok warna emas atau bernama songkok Ta Bone. Kemudian pada 2019, Kepala Negara mengenakan busana adat Sasak asal Nusa Tenggara Barat (NTB).

Lalu, pada 2020 Presiden mengenakan pakaian adat Sabu Raijua asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada 2021, Jokowi menghadiri sidang tahunan MPR RI Tahun 2021 dengan menggunakan pakaian adat urang Kanakes dari suku Badui.