Gugatan Kubu KLB Ditolak Lagi, Toni Setiawan: Kami Menang Telak Dengan Skor 4-0

Terasjabar.co – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menolak gugatan hukum kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Senin (17/5/2021).

Penolakan gugatan itu  tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Perkara Nomor 167/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst.

Amar putusan itu menyebut, gugatan mantan Ketua DPC Halmahera Utara (Halut), Yulius Dagilaha terhadap DPP Partai Demokrat, terkait pemberhentiannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat untuk Kabupaten Halut, Maluku Utara ditolak.

“Kami sudah 4 kali mengalahkan kubu KLB. Pertama, Menteri Hukum dan HAM telah menolak permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang. Setelah itu, gugatan para pendukung kubu KLB 3 kali ditolak oleh PN Jakpus. Maka, skor saat ini kami menang telak dengan kor 4-0,” kata Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Selasa (18/5/2021).

Anggota Komisi I DPRD Jabar ini mengatakan, hal-hal yang disampaikan oleh kubu KLB kepada publik dalam 4 bulan terakhir ini, terbukti tidak berlandaskan hukum. Pihaknya pun merasa bersyukur karena pengadilan menolak gugatan tersebut.

“Kami bersyukur, pengadilan menolak gugatan tersebut,” pungkasnya.

Amar putusan perkara nomor 167 itu memuat 3 poin penting. Pertama, mengabulkan eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut. Kedua, menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Sejauh ini, Partai Demokrat pimpinan AHY hanya mengajukan 1 gugatan yang masih berjalan di PN Jakpus. Sebanyak 12 mantan kader yang diduga menjadi akror KLB digugat Partai Demokrat, terkait perbuatan melawan hukum. Mereka adalah Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, M. Rahmad, Tri Julianto, Ahmad Yahya, Sofwatillah, Yus Sudarso, Boyke Novrizon, Supandi R. Sugondo, dan Aswin Ali Nasution.

Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut ditempuh untuk mencegah post truth politic, yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang. Sebagai upaya untuk menggeser pemahaman publik soal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran.