Bencana Selalu Mengintai Jabar, Ridwan Kamil: Kayak Makan Obat 3 Kali Sehari

Terasjabar.co – Angka kejadian bencana di Jawa Barat relatif tinggi, dalam setahun angka kebencanaan berjumlah 1.500-2.000 kasus. Bila dibagi dalam setahun atau 365 hari, rata-rata kejadian kasus bencana di Jabar berjumlah 2 sampai 3 kasus per hari.

“Sudah kayak makan obat sehari tiga kali dan mayoritas kebencanaan Jawa Barat adalah berkaitan dengan hidrologis urusan air daerah tengah ke utara yang datar banjir daerah tengah ke selatan longsor tapi semuanya sumbernya air,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pusdai Jabar, Kota Bandung, Rabu (14/10/2020).

Untuk merespons angka kasus bencana tersebut, Pemprov Jabar sedianya telah menyiapkan cetak biru West Java Resilience Province atau Jabar provinsi tangguh bencana. Di dalamnya termuat persiapan anggaran, edukasi kepada anak sekolah hingga sekolah, kiat kesiapsiagaan dan kedaruratan dan yang lainnya.

“Apalagi La Nina di tahun ini maka intensitas hujan bisa meningkat (seperti) yang terjadi di Garut dan Tasikmalaya itu (sebagai peringatan), saya sudah kirimkan arahan kepada wali kota atau bupati agar posisinya siaga satu 1 menginformasikan warganya yang di bantaran sungai yang punya potensi (bencana) agar diterjemahkan sebagai siaga terakhir,” ucap Ridwan Kamil.

Ia akui, dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat pun turut terkena refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Kendati begitu, untuk alokasi dana yang bersifat bertahan atau survival, tetap diprioritaskan.

“Kita akan banyak memotong kegiatan-kegiatan yang hadir di 2020 masih dibahas tapi intinya suasananya lagi prihatin termasuk program-program Gubernur juga banyak dipotong untuk memastikan kita fokuskan kepada hal-hal yang survival atau yang wajib kita tetap lakukan,” katanya.

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat (BPDB Jabar) terkena refocusing hingga 60 persen untuk tahun ini. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jabar Dani Ramdan mengatakan, anggaran murni untuk BPBD tahun 2020 ini sekitar Rp 30 miliar.

Angka itu dipangkas atau dialihkan karena kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. “Sekarang sekitar Rp 13 miliar atau Rp 14 miliar, tapi prinsipnya, penanganan bencana tetap bisa berjalan,” ujar Dani, Selasa (1/9/2020).

Menurutnya, di tengah terbatasnya anggaran ini, penanganan bencana tetap bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak lainnya. Seperti alat berat yang bisa digunakan dari Dinas Pekerjaan Umum.

“Jaminan hidup ada di dinas sosial. Jadi, kalau sampai kerawanan pangan ada lagi di dinas ketahanan pangan stoknya jadi dua lapis,” ujarnya.

Selain itu, ucap Dani, anggaran penanganan bencana bisa berasal dari sumber lain. Yaitu alokasi dana dari Belanja Tak Terduga (BTT) di APBD atau Dana Siap Pakai (DSP) yang sumbernya dari pemerintah pusat.

“Untuk mendapatkan BTT, pusat harus mencarikan anggaran BTT itu, pemda harus menetapkan status bencana terlebih dulu. Artinya, penggunaannya relatif membutuhkan waktu,” katanya.

Sedangkan DSP relatif lebih cepat dialirkan dari pusat, karena ketika baru ada indikasi bencana atau peringatan siaga darurat sudah bisa digunakan.

“Kalau menurut undang-undang bisa dialokasikan juga di BPBD di daerah,” kata dia.