Komisi V DPRD Jabar Soroti Larangan Duplikasi Penganggaran Jamkes Dari Kemendagri

Terasjabar.co – Adanya surat yang melarang adanya duplikasi penganggaran terhadap Jaminan Kesehatan baik sebagian atau seluruhnya dari Kementerian Dalam Negeri mendapat sorotan dari Komisi V DPRD Jabar.

Wakil Ketua Komisi V Abdul Hadi Wijaya mengatakan larangan adanya jaminan kesehatan ditingkat kabupaten dan kota setelah anggaran di daerah ditetapkan akan menyulitkan dan membuat permasalahan dilapangan nanti.

“Jaminan kesehatan ditingkat Kabupaten dan Kota ini bisa jadi solusi dari carut marutnya sistem BPJS yang sedang berjalan. Apalagi saat ini ada rencana kenaikan iuran bpjs yang dirasakan sangat memberatkan masyarakat”, ujar Abdul Hadi.

Abdul Hadi menambahkan pihaknya akan meminta Pimpinan DPRD dan Gubernur serta Para Pimpinan Daerah di Jawa Barat untuk bersama-sama membuat surat agar kemendagri mengizinkan jika memang sudah dianggarkan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dalam hal ini semacam jaminan kesehatan tingkat Kabupaten dan Kota.