Wagub Uu: Zakat Dapat Menjadi Solusi Tiga Permasalahan Besar Di Jabar

Terasjabar.co – Terdapat tiga permasalahan besar dan menahun di Jawa Barat bahkan di Indonesia yang hingga saat ini belum juga dapat diselesaikan, yakni kemiskinan, kebodohan, dan juga masalah infrastruktur, yang didalamnya terdapat persoalan klasik yaitu pengangguran.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruhzanul Ulum saat membuka acara Gebyar Festival Zakat ketiga dan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) BAZNAS se-Jawa Barat, di Pendopo Garut, Rabu (17/7/2019)

“Penyakit pemerintahan yang belum selesai dari dulu sampai hari ini, yaitu kemiskinan, kebodohan infrastruktur dan juga tentang pengangguran ini adalah penyakit yang hilang tidak, tetapi mudah- mudahan dalam kepemimpinan kami ada progress menurun,” kata Uu.

“Tentang penyakit yang tadi saya sampaikan salah satu solusinya adalah zakat untuk menuntaskan dan meminimalisir penyakit yang menahun,” sambungnya.

Uu sangat optimis melalui zakat beberapa permasalahan khususnya kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan akan berkurang, dari hasil riset Pusat Kajian Strategis (Puskas) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) saja menunjukkan, potensi zakat nasional mencapai Rp 233,8 triliun per tahun, adapun potensi zakat Provinsi Jawa Barat saja Rp 26,845 triliun per tahun.

“Potensi zakat, tadi di jabar disampaikan 26 triliun pertahun, APBD kita aja kan pertahun cuman 40 an jadi hampir setengahnya lebih yah,” ujar Wagub.

Oleh karenanya, Uu berencana akan menoptimalisasikan penarikan zakat khususnya dikalangan ASN di Jawa Barat, dimana menurutnya selain diperlukannya kesadaran zakat juga butuh sedikit adanya unsur paksaan.

“oleh karena itu yang pertama kami akan mengimbau kepada kepala daerah untuk membuat sebuah aturan pertama ASN kedua masyarakat umum,” kata Uu.

Uu juga mengapresiasi bupati Garut, Rudy Gunawan yang telah lebih dulu berani mengumpulkan zakat para para ASN nya.

“Seperti halnya, kabupaten Garut yang sudah terkumpul 2,5 perbulan ini sangat luar biasa ini berkat keberanian pak bupati membuat sebuah aturan. Oleh karena itu kenapa tidak bupati dan wali kota yang lain,” ujar Uu.

“Insyaallah minimal bisa ditekan yah, hal yang menjadi penyakit menahun pemerintahan dimanapun dan ditingkat apapun,” tandasnya.