Gubernur Jawa Barat Digugat ke PTUN Terkait Penunjukkan Dewan Pendidikan

Terasjabar.co – Tokoh masyarakat yang juga anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat periode 2010-2015, Djahidin, menggugat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 420/kep.1216-yanbangsos/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Dewan Pendidikan Daerah Jawa Barat periode 2017-2022.

“Surat keputusan itu dinilai cacat hukum karena personalia kepengurusan Dewan Pendidikan periode 2017-2022 tidak sesuai Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 dan AD/ART Dewan Pendidikan Jawa Barat yang seharusnya disinergikan kedua aturan tersebut. Seharusnya, Gubernur membentuk panitia seleksi. Kemudian panitia bekerja memilih untuk menjadi Dewan Pendidikan. Proses itu tidak ditempuh, jadi kesannya main tunjuk saja,” ujar Djahidin saat ditemui di PTUN Bandung, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Selasa 15 Mei 2018.

Djahidin yang juga didampingi rekan-rekannya berada di PTUN Bandung untuk melakukan perbaikan gugatan. Perbaikan tersebut merupakan kedua kalinya yang sebelumnya dilakukan pada 3 Mei 2018. Agenda sidang perbaikan gugatan itu dipimpin langsung oleh hakim ketua Yarwan dan hakim anggota Dewi Asimah dan Novi Dewi Cahyati serta dihadiri kuasa dari pihak tergugat.

“Gugatan yang kami layangkan sudah memenuhi tinggal perbaikan sedikit aja seperti penentuan tanggal, penentuan judul dan lain-lain. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi sidangnya bisa digelar,” ujarnya.

Djahidin menjelaskan, Dewan Pendidikan Jawa Barat periode 2010-2015 dipimpin Dana Setia. Namun, pada tahun 2013, Dana Setia meninggal dunia sehingga untuk mengisi kekosongan diselenggarakan Musda Luar Biasa dan menetapkan Bambang Haryono sebagai Ketua Dewan Pendidikan Jabar. Kemudian diajukan ke Gubernur namun sampai akhir periode yakni 2015 tidak ada jawaban atas usulan tersebut.

“Karena tidak ada jawaban kami beranggapan kepengurusan hasil musdalub dianggap telah disetujui,” ujarnya.

Selanjutnya pada 8 November 2015 diselenggarakan Musda dan dihadiri Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, juga dihadiri tokoh pendidikan dan pakar pendidikan serta organisasi profesi dan komite sekolah.

“Hasil musda itu dilaporkan ke gubernur salah satunya mengenai tim formatur Dewan Pendidikan yang bertugas menyeleksi calon personalia Dewan Pendidikan,” katanya.

Namun bukannya mendapatkan pengesahan dari Gubernur Jabar tapi malah lahir Surat Keputusan No. 420/kep.1216-yanbangsos/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Dewan Pendidikan Daerah Jawa Barat periode 2017-2022.

“Kami kaget, musda yang dilakukan legal apalagi dihadiri wakil gubernur, malah tidak diakui, makanya kami gugat SK tersebut,” ujarnya.

Dalam gugatan itu menurut Djahidin, pihaknya meminta majelis hakim mengabulkan dan menyatakan batal dan tidak sah atas SK tersebut. Kemudian mewajibkan tergugat dalam hal ini Gubernur untuk mencabut SK tersebut.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *