Gubernur Aher Tunggu Fatwa Untuk Vaksin Difteri

Terasjabar.co – Penyelenggaraan imunisasi serentak untuk penanganan difteri yang dilakukan pemerintah masih menimbulkan keraguan di masyarakat luas. Untuk itu, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan meminta fatwa ulama untuk menjawab keraguan ditengah masyarakat.

“Karena, rata-rata yang terkena difteri itu anak yang belum divaksin,” ujar Ahmad Heryawan yang akrab Aher kepada wartawan, Selasa (12/12).

Aher mengatakan, di Jabar masyarakat yang terkena difteri sekitar 100-an orang. Kondisi ini, tak hanya terjadi di Jabar, tapi dimana-mana ada kasus.

“Di Jakarta juga ada, kalau di Jabar disebut yang terbesar saya kira tidak lihat angkanya,” katanya.

Namun, semua kasus tersebut sudah ditangani dengan seksama di berbagai tempat. Jadi berharap, kasusnya akan segera diselesaikan. Semua yang terkena serangan difteri segera ditangani. Namun, sekarang tinggal nanti masyarakatnya harus aktif untuk ada deteksi dini.

“Yang pertama ada imunisasi, lalu kami meminta kepada masyarakat yang ada di Jabar jangan ragu mengimunisasikan anaknya dengan imunisasi anti-difteri,” katanya.

Karena, ungkap Aher, rata rata yang terkena difteri itu masa kecilnya tidak di imunisasi. Padahal, imunisasi difteri itu paket dari bayi sampai balita (0 sampai 5 tahun). Sedangkan yang terkena difteri, sudah besar 10 tahun. Begitu juga, pasien yang terkena 19 tahun, berarti di masa kecil tidak di imunisasi.

“Untuk itu, kita meminta kepada masyarakat untuk melakukan imunisasi. Tidak usah ragu karena bahannya itu dibuat oleh Bio Farma dan Insya Allah itu halal,” katanya.

Aher pun menilai, sebenarnya kasus difteri ini tidak ada kaitannya dengan pola hidup, tapi lebih ke imunisasi. Kata dia, imuniasi ini sebagai upaya untuk membuat daya tahan tubuh lebih bagus, tapi ini tidak di lakukan.

“Alhamdulillah orang yang melakukannya akan membantu sistem imun terhadap penyakit itu. Saya kira penyakit-penyakit yang endemik di masyarakat seperti lumpuh, jangan ragu nanti ada imunisasi polio, banyak lainnya,” katanya.

Kata dia, pemerintah memiliki paket imunisasi bayi sejak lahir sampai 4 tahun. Bahkan, sampai 7 tahun selesai.

“Kalau ke bidan, ke tempat-tempat kesehatan itu ada ajakan. Maka ada paket sekolah, karena dulu paket itu tidak terlaksana pada saat lahiran, maka di kejar ke sekolah-sekolah,” katanya. (red)