Anggota Banggar DPRD Jabar Minta Anggaran Infrastruktur Prioritas

Terasjabar.co – Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2023 bersama TAPD Provinsi Jawa Barat di Ballroom Hotel Mason Pine, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (11/8/2022).Kalangan DPRD Jabar melalui Badan anggaran (Banggar) meminta kepada  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk terbuka dalam penerimaan pendapatan daerah.

Anggota Banggar DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. mengatakan, saat ini Banggar sedang membahas mengenai usulan anggaran untuk tahun 2023. Namun, TAPD sepertinya tidak mau terbuka mengenai potensi pendapatan daerah.

Menurutnya, keterbukaan pendapatan sangat penting. sebab, akan berpengaruh terhadap kebijakan penyusunan APBD khusunya pada item belanja.

“Jadi kalau kita tidak tahu sesungguhnya potensi kita, misalnya Pak Sekda dan kawan-kawan di TAPD menyampaikan angkanya 95, padahal potensi sebenarnya 100, itu akan sulit”, kata Achdar politisi senior partai Demokrat ini saat ditemui di Gedung DPRD Jabar Jl. Diponegoro No. 27 Kota Bandung, Jumat, (12/8/2022).

Lebih lanjut dikatakan politisi partai berlambang bintang merzy ini, “Tadi hari ini akan di paripurnakan, namun karena belum ada titik temu, paripurna di jadwalkan pada hari senin 15 Agustus mendatang”, jelasnya.

Saat diminta tanggapannya, Achdar yang merupakan Anggota Komisi IV yang membidangi pembangunan ini terkait penurunan anggaran infrstruktur di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) untuk Anggaran APBD 2023 menurun jadi Rp 1,1 Triliun yang semula mencapai Rp 1,3 Triliun tahun 2022, ia mengatakan hal tersebut tidaklah ideal.

“Anggaran sebesar Rp 1,1 Triliun itu mencakup untuk berbagai program infrastruktur yaitu perbaikan jalan, jembatan dan lain-lain,tentunya kalau melihat postur anggaran itu tidak ideal menginggat di beberapa daerah banyak jalan yang sudah rusak. Contohnya di daerah Bekasi dari Cikarang-Cibarusah kondisinya sangat memprihatinkan”, tutur wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar 9 Kabupaten Bekasi ini.

Ditambahkannya, selain itu juga kemarin koleganya meninjau jembatan Cigereuh yaitu sebagai jalan Provinsi yang melintasi Banjaran-Pangalengan, mengalami kerusakan penopang jembatan akibat tergerus air. Pasalnya jalan ini merupakan perlintasan vital di Kabupaten Bandung. Komisi IV akan akan memasukan usulan tersebut kedalam nota komisi sebagai usulan agar dianggarkan di APBD Provinsi.

Oleh karena itu menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jabar ini, “Hendaknya penggangaran infrastruktur harus menjadi prioritas menginggat hal tersebut untuk kepentingan orang banyak dan memiliki efek mengerakkan perekonomian masyarakat”, pungkasnya.