Benahi Masalah Kepegawaian, Sugianto Nanggolah Dorong Sistem ASN Jabar Lebih Profesional dan Berkeadilan

Bandung (25/3/26) — Permasalahan kepegawaian di Jawa Barat kembali menjadi perhatian, mulai dari penataan tenaga honorer, distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum merata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugianto Nanggolah, mendorong pembenahan sistem kepegawaian yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan.

Menurut Sugianto, persoalan kepegawaian tidak hanya menyangkut jumlah pegawai, tetapi juga kualitas, kompetensi, serta penempatan yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Ia menilai, masih adanya ketimpangan distribusi ASN antar daerah menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi.

“Penataan kepegawaian harus berbasis kebutuhan dan kompetensi. Jangan sampai ada daerah yang kelebihan pegawai, sementara daerah lain justru kekurangan tenaga pelayanan publik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti nasib tenaga honorer yang hingga kini masih menjadi polemik di berbagai daerah. Sugianto menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan kepastian status dan perlindungan yang layak, termasuk melalui skema yang jelas seperti pengangkatan menjadi PPPK dengan mekanisme yang adil dan transparan.

Lebih lanjut, Sugianto menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Menurutnya, aparatur yang profesional dan berintegritas menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

Sebagai Ketua Bapemperda, ia juga mendorong lahirnya regulasi daerah yang mampu mendukung reformasi birokrasi, termasuk dalam hal sistem rekrutmen, promosi jabatan, hingga evaluasi kinerja pegawai. Ia menilai, aturan yang jelas akan menciptakan sistem kepegawaian yang lebih akuntabel dan bebas dari praktik-praktik yang tidak sehat.

Di akhir pernyataannya, Sugianto berharap pembenahan kepegawaian di Jawa Barat dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ia optimistis, dengan sistem yang lebih baik, kinerja aparatur pemerintah akan semakin meningkat dan berdampak positif terhadap pelayanan kepada masyarakat.