Indonesia Paling Bahagia? Antara Salah Baca Data dan Kekeliruan Narasi Negara

Oleh:
H. Irwandi, S.Sos., SE., M.Ag.
(Dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Terasjabarco -Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia pada tahun 2025 memantik diskusi publik yang luas. Klaim tersebut, yang merujuk pada Global Flourishing Study (GFS), kolaborasi Harvard University, Baylor University, dan Gallup, terdengar menggembirakan, bahkan mengharukan, di tengah kenyataan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup dalam kondisi ekonomi yang sederhana.

Saya merasa perlu meluruskan klaim Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia sebagai negara paling bahagia di dunia pada tahun 2025. Klaim ini disampaikan dalam Perayaan Natal Nasional dan merujuk pada Global Flourishing Study (GFS) yang dikerjakan oleh Harvard University, Baylor University, dan Gallup.

Masalahnya, klaim tersebut tidak tepat secara metodologis dan berpotensi menyesatkan publik. Studi GFS tidak pernah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara paling bahagia. Yang diukur oleh studi tersebut adalah flourishing atau kesejahteraan multidimensi, sebuah konsep yang tidak identik dengan kebahagiaan.

Flourishing Bukan Happiness

Saya menilai telah terjadi kesalahan mendasar dalam membaca data. Flourishing mencakup berbagai dimensi seperti makna hidup, tujuan, karakter, relasi sosial, dan kebajikan. Kebahagiaan (happiness) dan kepuasan hidup (life satisfaction) hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan indikator tersebut.

Jika data GFS dibaca secara teliti, justru terlihat bahwa skor kebahagiaan dan kepuasan hidup masyarakat Indonesia tidak lebih tinggi dibandingkan banyak negara lain. Artinya, menyimpulkan bahwa orang Indonesia adalah “yang paling bahagia di dunia” adalah klaim yang tidak didukung oleh data.

Skor Indonesia yang relatif tinggi dalam GFS lebih banyak ditopang oleh dimensi makna hidup dan ketahanan nilai. Banyak orang Indonesia mampu menerima hidup yang berat dengan sikap religius dan tanggung jawab sosial yang kuat. Namun menerima kenyataan hidup bukan berarti hidup itu membahagiakan.

Narasi Bahagia Bisa Menjadi Masalah

Saya khawatir narasi “Indonesia paling bahagia” justru berbahaya bila dibiarkan tanpa koreksi. Narasi ini dapat menciptakan ilusi bahwa kondisi kesejahteraan rakyat sudah baik-baik saja, padahal faktanya masih banyak persoalan struktural: upah rendah, ketimpangan sosial, keterbatasan akses layanan publik, dan ketidakpastian ekonomi.

Ketika penderitaan dibungkus dengan label “bahagia”, negara berisiko kehilangan urgensi untuk melakukan perbaikan kebijakan. Rakyat bisa dianggap kuat secara mental dan spiritual, lalu dibiarkan berjuang sendiri menghadapi tekanan hidup.

Kritik ini tidak saya sampaikan untuk merendahkan bangsa sendiri. Justru sebaliknya, saya mengakui bahwa masyarakat Indonesia memiliki kekuatan moral, makna hidup, dan daya tahan sosial yang luar biasa. Namun kekuatan itu bukan alasan untuk mengaburkan fakta kesejahteraan objektif.

Negara seharusnya jujur membedakan antara “rakyat yang tabah” dan “rakyat yang sejahtera”. Keduanya bukan hal yang sama.

Negara Harus Lebih Cermat Bicara Data

Sebagai kepala negara, Presiden membawa otoritas simbolik yang besar. Setiap data yang dikutip dalam pidato kenegaraan bukan sekadar informasi, tetapi juga pesan politik dan arah kebijakan. Karena itu, saya menilai penting bagi pemerintah untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam membaca serta menyampaikan hasil riset ilmiah.

Indonesia tidak membutuhkan pujian semu berbasis salah tafsir data. Yang kita butuhkan adalah pengakuan jujur atas kondisi rakyat, agar kebijakan yang lahir benar-benar menyasar akar persoalan.

Bagi saya, kebanggaan nasional tidak lahir dari klaim bahwa kita “paling bahagia”, melainkan dari keberanian negara mengatakan: rakyat kita kuat, tetapi negara tetap wajib membuat hidup mereka lebih layak dan lebih bahagia secara nyata.