Inflasi dan Martabat Kehidupan

Oleh:
Lilis Sulastri
(Guru Besar Ilmu Manajemen, FEBI, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Terasjabar.co – Kita sering membahas Inflasi sebagai angka, persentase ekonomi tahunan, grafik bulanan, atau target kebijakan moneter. Namun bagi jutaan rumah tangga Indonesia, inflasi bukan statistik. Mengatur kebutuhan rumah tangga dalam bentuk porsi belanja yang diperkecil, lauk yang disederhanakan, tabungan yang tergerus, dan masa depan yang terasa semakin mahal. Ketika harga naik lebih cepat dari pendapatan, yang terjadi bukan sekadar tekanan ekonomi, melainkan krisis daya beli, krisis yang menyentuh inti kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif ilmu manajemen dan ekonomi, daya beli adalah indikator paling jujur dari kualitas kebijakan publik. Pemerintah mencatat dan membuat laporan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi secara makro, tetapi bila rumah tangga kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara bermartabat, maka keberhasilan menjadi semu. Karena inflasi ekonomi berubah dari masalah teknis menjadi beban moral dan strategis.

Inflasi sebagai Pengalaman Sosial

Dalam Pendekatan kebijakan, inflasi dianggap sebagai fenomena makro, soal moneter, pasokan, atau tekanan global. Pendekatan ini tidaklah cukup Inflasi juga merupakan pengalaman sosial yang mempengaruhi cara masyarakat bekerja, mengonsumsi, menabung, dan berharap.

Kenaikan harga pangan, energi, transportasi, dan pendidikan tentu tidak berdampak secara merata. Rumah tangga berpendapatan rendah dan kelas pekerja paling yang biasanya paling terdampak. Bahkan kelas menengah mulai terdorong ke pola bertahan hidup, menunda pendidikan anak, mengurangi layanan kesehatan, dan memangkas konsumsi produktif. Dari sudut pandang ekonomi perilaku, tentu kondisi ini berbahaya karena merusak ekspektasi dan kepercayaan, dua elemen penting bagi keberlanjutan pertumbuhan.

Daya Beli sebagai Ukuran Keadilan Ekonomi

Dalam ekonomi kesejahteraan, daya beli mencerminkan kesejahteraan riil. Upah nominal yang naik tidak berarti bila harga naik lebih cepat. Subsidi yang besar tidak efektif bila tidak menyentuh struktur biaya hidup.

Dalam teori manajemen publik, inflasi menjadi persoalan lintas sektor. Harga pangan berkaitan dengan tata kelola produksi dan distribusi, energi dengan kebijakan fiskal dan ketahanan pasokan, transportasi dengan efisiensi rantai logistik. Maka Ketika kebijakan berjalan sektoral dan terfragmentasi, inflasi menjadi siklus berulang dan walhasil daya beli tetap rapuh.

Manajemen Biaya Hidup

Inflasi yang berkepanjangan mencerminkan krisis manajemen biaya hidup. Inefisiensi distribusi, ketergantungan impor, spekulasi, dan lemahnya pengawasan pasar menciptakan tekanan berulang yang menandakan terjadinya kegagalan koordinasi sistem. Sehingga perlu cara pandang baru memahami inflasi tidak hanya pemenuhan target angka, namun dalam manajemen modern ditekankan pada orientasi nilai, karena ideal tujuan kebijakan adalah meningkatkan kualitas

Krisis daya beli juga berdampak pada rasa keadilan. Dalam sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut kebijakan ekonomi yang berempati pada realitas hidup manusia. Demikian pula dalam sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menegaskan bahwa pertumbuhan tidak sah secara moral bila dibayar dengan penurunan kualitas hidup rakyat kecil. Sila Ketiga, menjadi pelengkap, Persatuan Indonesia, diuji ketika kesenjangan daya beli melebar dan kohesi sosial menjadi lemah. Menjaga daya beli, dengan demikian, bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan mandat ideologis negara kita adalah Pancasila.

Etika Bisnis dan Moral Ekonomi

Dalam praktik ekonomi, inflasi sering diperparah oleh praktik pasar yang tidak etis, terjadi penimbunan, spekulasi, dan kartel harga. Dalam etika bisnis, keuntungan yang diperoleh dari penderitaan publik adalah keuntungan yang cacat secara moral. Pasar membutuhkan legitimasi sosial, tanpa etika, maka kepercayaan publik akan hilang. Dalam tradisi moral economy, seperti ditegaskan Amartya Sen, kemiskinan dan ketidak amanan ekonomi bukan sekadar kekurangan pendapatan, tetapi perampasan kemampuan dasar manusia untuk hidup bermartabat. Dan Inflasi berarti merampas kemampuan tersebut.

Ekonomi Islam: Inflasi sebagai Masalah Keadilan dan Amanah

Dalam ekonomi Islam, inflasi yang merusak daya beli dipandang sebagai bentuk kezaliman struktural jika terjadi akibat kebijakan atau praktik pasar yang tidak adil. Maka terdapat beberapa prinsip utama yang relevan yakni:

1. Larangan ihtikar (penimbunan), karena menahan barang untuk menaikkan harga dapat melukai keadilan pasar.
2. Konsep mizan (keseimbangan), bahwa ekonomi harus menjaga harmoni antara keuntungan, kebutuhan, dan keberlanjutan.
3. Prinsip Maslahah (kemaslahatan umum) sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi.

Ulama klasik Ibnu Khaldun jauh hari mengingatkan: “Ketika pajak dan harga membebani rakyat secara berlebihan, maka aktivitas ekonomi akan melemah, dan negara pada akhirnya ikut runtuh”.

Al-Qur’an mengingatkan: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka”. (QS. Al-An’am: 152)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan ekonomi bukan hanya etika personal, tetapi kewajiban struktural. Inflasi yang dibiarkan merugikan rakyat kecil adalah pelanggaran atas prinsip keadilan tersebut.

Dalam ayat lain ditegaskan: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. (QS. Al-Hasyr: 7)

Ketika Krisis daya beli terjadi hal ini menjadi penanda bahwa distribusi ekonomi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ketika harga naik tanpa kendali, maka beban terberat selalu jatuh pada yang paling lemah.

Negara, dalam kerangka value based-public management, yang menjaga daya beli dan pengendali semua harga, hal penting dan utama yang harus dilakukan adalah memastikan sistem ekonomi berjalan adil dan efisien dan menjalankan integrasi kebijakan inflasi dengan kebijakan pendapatan, upah, perlindungan sosial, dan tata kelola pasar.

Integrasi Nilai: Mengelola Inflasi dengan Nurani

Menghadapi inflasi dan krisis daya beli, Indonesia membutuhkan berbagai pendekatan integratif dan strategis:

1. Teknokrasi ekonomi yang kuat
2. Manajemen publik yang terkoordinasi
3. Nilai Pancasila sebagai dasar keadilan
4. Etika bisnis dan moral ekonomi sebagai pengingat nurani
5. Ekonomi Islam sebagai penjaga harmoni dan keseimbangan

Inflasi tidak pernah benar benar netral dan selalu memilih korban. Ketika daya beli melemah, yang tergerus bukan hanya dompet, tetapi rasa aman, dan martabat. Inflasi juga menjadi ujian paling jujur bagi sebuah negara bukan hanya kecakapan mengatasi ekonomi yang rapuh, tetapi juga ujian karakter bagi moral kekuasaan. Ketika daya beli rakyat melemah, yang dipertaruhkan bukan sekadar pertumbuhan, melainkan legitimasi sosial negara.

Ekonomi yang sehat tidak hanya tumbuh, tetapi juga dirasakan. Dan pertanyaan paling jujur yang bisa kita sampaikan adalah, apakah rakyat masih mampu hidup layak dari hasil kerja mereka? Jika jawabannya mulai meragukan, maka inflasi bukan lagi mengelola angka, Mengelola inflasi adalah mengelola keadilan itu sendiri.