Pemprov Jabar Canangkan Penerapan e-Budgeting Secara Penuh pada Tahun 2020

Terasjabar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan penerapan e-budgeting secara penuh pada 2020 mendatang. Dengan begitu proses penggunaan anggaran bisa terpantau secara baik.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menyatakan meski penerapan secara penuh baru akan dilakukan pada 2020, pihaknya telah mulai melakukan penerapan e-budgeting pada penyusunan dan penggunaan APBD 2018. Sehingga dia bisa mengawasi penggunaan APBD secara mudah.

E-budgeting rencananya 2020 (diterapkan secara penuh), tapi sudah kita terapkan untuk anggaran 2018. Sehingga saya bisa pantau anggarannya berapa penyerapannya berapa,” kata Iwa, saat menghadiri sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Hotel Astor Pasteur, Kota Bandung, Kamis (7/2/2019).

Dengan sistem ini, kata Iwa, Gubernur Jabar Ridwan Kamil bisa memantau secara langsung penggunaan anggaran tanpa perlu menggelar rapat. Terutama menyangkut penyerapan anggaran di semua organisasi perangkat daerah.

“Dengan e-budgeting, gubernur tidak perlu sering ketemu karena dengan data ini sudah dapat, apa aja yang ingin diketahui, bisa diketahui saat itu juga. Sehingga bisa dengan cepat mengecek serapan,” katanya.

Saat ini pihaknya tengah melakukan penguatan dan koordinasi terutama penyiapan sumber daya manusia. Selain itu payung hukum penerapan sistem ini juga terus digodok oleh tim Diskominfo Jabar.

“Adapun langkah-langkah lanjutan penerapan masalah ini adalah adanya persepsi yang sama, makanya kita lakukan rakor dengan masukan dari Kementerian Kominfo dan PAN RB. Ini akan dibahas berbagai sisi dan sarana untuk sampaikan informasi, termasuk sistem jaringan dan konten yang menjadi kewajiban dinas-dinas terkait,” katanya.

Iwa berharap bila e-budgeting ini telah diterapkan secara penuh bisa memaksimalkan anggaran yang tersedia. Selain itu bisa melakukan langkah cepat bila terjadi masalah dalam penggunaan anggaran.

“Jadi elektronik ini mendukung proses peningkatan informasi karena info bisa jauh lebih cepat. Sehingga saat ada masalah bisa lakukan koreksi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang e-Goverment Diskominfo Jabar Ika Mardia menuturkan, saat ini telah ada Perpres 95/2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang saat ini tengah disosialisasikan.

“Ini baru ditetapkan Oktober tahun lalu, jadi belum banyak aparatur pemerintah yang tahu. Kenapa keluar perpres ini, karena selama ini di Indonesia dinilai bahwa pembangunan atau anggaran untuk teknologi informasi komunikasi itu boros kan,” paparnya.

Menurutnya saat ini hampir semua daerah berlomba membuat aplikasi tanpa melihat bahwa sebenarnya aplikasi itu ada di tempat lain dan bisa direplikasi tanpa mengeluarkan biaya.

“Dengan adanya perpres ini diharapkan tidak terjadi lagi pemborosan untuk pembangunan atau anggaran pengembangan TIK,” ucapnya.

Menurut Ika Perpres ini juga menekankan agar daerah wajib memiliki dan menerapkan e-Budgeting. “Jabar sudah bagus tinggal integrasi, seperti kata Pak Sekda kelemahan kita di integrasi,”ujarnya.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *