Kelangkaan Air Bersih dan Tingginya Harga Beras, Benarkah Semata Karena Kemarau?

Oleh:
Lilis Suryani
(Guru dan Pegiat Literasi)

Terasjabar.co – Musim kemarau yang sudah terjadi beberapa bulan ini, menimbulkan efek serius bagi masyarakat diantaranya adalah langkanya air bersih dan naiknya sejumlah harga bahan pokok. Salah satunya adalah beras yang mengalami kenaikan harga secara signifikan.

Terkait hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat mencatat ada 15 kabupaten kota yang mengalami kesulitan air bersih dari Januari-September 2023. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Jabar, Hadi Rahmat mengatakan, kesulitan air bersih ini disebabkan karena musim kemarau panjang yang kini dirasakan di 27 kabupaten kota di Jawa Barat.

Jika kita amati, Kelangkaan air dan kenaikan bahan pokok sebenarnya tidak hanya terjadi pada musim kemarau saja, namun tidak dipungkiri musim kemarau menambah parah kondisi yang ada. Jadilah, iklim dan cuaca seperti satu-satunya faktor yang menyebabkan bencana tersebut.

Padahal, iklim dan cuaca adalah siklus alam yang bisa diprediksi oleh manusia. Maka, sebenarnya manusia bisa melakukan preventif sebelum datangnya musim kemarau. Agar dampak yang ditimbulkan oleh musim kemarau jangan sampai membahayakan manusia.

Namun sayang, setiap tahun wilayah di tanah air termasuk Jawa Barat, menjadi wilayah yang terdampak serius saat musim kemarau datang. Maka wajar, jika sikap pemerintah selaku pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam penanganan dampak kemarau menuai banyak kritikan dari berbagai pihak.

Padahal Indonesia memiliki kekayaan sumber daya air kelima di dunia dengan potensi air hujan yang turun mencapai 7 triliun meter kubik (pu[dot]go[dot]id, 5-6-2012). Sebagian besar masih terbuang ke laut, hanya 20% yang dikelola untuk pertanian, kebutuhan domestik, dan industri. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati air bersih. Rakyat harus membeli air dengan mahal. Bahkan, pada 2025, Jakarta diprediksi akan defisit air hingga mencapai 23.720 liter/detik.

Penyebab krisis air ini adalah tata kelola yang liberal. Air diposisikan sebagai komoditas ekonomi sehingga boleh dikomersialkan. Tata kelola air diprivatisasi sehingga membolehkan perusahaan-perusahaan swasta menguasai sumber-sumber air. Korporasi-korporasi bermodal besar tersebut bisa membeli teknologi yang canggih sehingga bisa menyedot air tanah jauh ke dalam bumi.

Sementara itu, rakyat yang tinggal di sekitar sumber air justru kesulitan mendapatkan air karena kedalaman sumur mereka tidak sebanding dengan milik perusahaan air. Dahulunya mereka bisa memperoleh air tanpa harus mengebor karena langsung mengambil dari air permukaan. Kini, mereka kesulitan mendapatkan air meski sudah mengebor.

Begitupun dengan kenaikan harga beras di musim kemarau, ada pihak yang mempridiksi bahwa iklim dan cuaca bukanlah faktor satu-satunya, melainkan juga faktor persaingan pasar. Para pengusaha tidak mau rugi dengan usahanya. Mereka tidak peduli stok surplus ataupun minus, yang penting dapat untung.

Salah satunya diungkap oleh, Ketua Himpunan Mahasiswa Tjiandjur (HIMAT) Edwin Nursalam,Ia menyebut sistem distribusi beras yang dijalankan Perum Bulog, salah satunya di wilayah Cianjur dimainkan para mafia.

“Jadi harga beras terus melambung naik 6,23 persen sepanjang 2022. Harga beras medium pun lebih tinggi 2,73 persen dibanding pada Desember 2022 menjadi Rp11.300/kilogram. Harga itu sudah kelewat mahal dimana pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang dikonsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah Rp9.450/kilogram,” kata Edwin Nursalam.

Menurut penulis, faktor yang lain yang membuat tingginya harga beras adalah karena adanya konversi lahan secara besar-besaran, peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman atau industri membuat luas lahan pertanian makin sempit, biaya produksi yang tinggi, serta Kenaikan pupuk dan tenaga kerja.

Pangkal semua persoalan ini adalah kegagalan ideologi kapitalisme liberal dalam mewujudkan sistem kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat akibat tata kelola yang rusak. Ideologi kapitalisme liberal yang berasaskan sekularisme dan menyanjung nilai-nilai kebebasan telah melahirkan manusia egois, abai pada lingkungan sekitar, dan bebas melakukan apa saja yang diinginkannya.

Pada tataran kehidupan bernegara, ideologi ini mewujud pada proses pembuatan aturan/UU yang mengabaikan hukum Allah dan mengikuti keinginan/nafsu manusia. Akhirnya, berlaku model kehidupan ala hukum rimba, yakni survival of the fittest.

Pada praktiknya, ideologi ini melahirkan sistem ekonomi yang liberalistik yang mengizinkan praktik privatisasi/kapitalisasi aset milik publik, termasuk air dan SDA yang berlimpah. Dalam aspek politik, lahir sistem politik demokrasi yang meminimalkan peran negara, yaitu sebagai regulator/fasilitator. Negara dicukupkan sebatas penyusun aturan/UU, tetapi dilarang untuk terjun langsung mengurusi kebutuhan rakyat.

Sebaliknya, fungsi operasional dari pengurusan rakyat diserahkan kepada perusahaan/korporasi, baik swasta maupun BUMN.
Dengan paradigma dan konsep pengelolaan seperti ini, lahirlah komersialisasi air bersih dan minum. Rakyat harus membayar untuk bisa mendapatkan layanan air bersih, layak, dan aman. Masyarakat yang tidak mampu, dibiarkan untuk “menikmati” kehidupan dalam kondisi yang tidak layak walaupun mengancam kesehatan. Dampak lainnya, perilaku perusakan lingkungan sangat sulit diatasi tersebab berlandaskan kebebasan tadi.

Solusi Islam

Solusi satu-satunya yang mampu mewujudkan lingkungan kehidupan bersih dan sehat, pemenuhan terhadap layanan air bersih serta pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh rakyat, adalah Islam.

Sistem Islam adalah seperangkat aturan yang Allah Swt. turunkan untuk mengatur semua aspek kehidupan manusia, telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw., serta dilanjutkan oleh khalifah setelah beliau (saw.).

Penerapan Islam kafah secara riil akan mewujudkan kehidupan bersih dan sehat. Hal ini terwujud dengan terimplementasinya tiga pilar penerapan sistem Islam, yakni ketakwaan individu, kontrol sosial/masyarakat, serta pelaksanaan aturan secara kafah oleh negara.

Pada tataran negara, sistem Islam memiiliki seperangkat hukum yang apabila dijalankan akan menyelesaikan krisis air bersih, jaminan terhadap kualitas kehidupan yang sehat, serta jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar.

Secara politik, Islam menegaskan bahwa negara harus hadir sebagai pengurus (penanggung jawab) dan pelindung ummat. Rasulullah saw. bersabda:

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

“Imam/khalifah itu laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Untuk itu, pemerintahlah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menyelesaikan seluruh kesulitan yang dihadapinya. Negaralah yang berperan sentral untuk mengelola sumber daya air dan SDA sehingga terwujud pemerataan pemenuhan pada seluruh rakyat.

Selain itu, tanggung jawab negara pula untuk melakukan berbagai kebijakan untuk mitigasi ataupun mengatasi kesulitan air. Mulai dari membiayai riset-risetnya, pengembangan teknologi, hingga pengimplementasiannya untuk mengatasi masalah. Tanggung jawab ini harus dijalankan langsung oleh pemerintah, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, apalagi korporasi.

Peran politik juga hadir mencegah dan menghentikan tindakan perusakan lingkungan, walaupun atas nama pembangunan atau proyek strategis nasional atau eksplorasi SDA. Dalam Islam, telah ada pijakan dalam pembangunan atau pengelolaan lingkungan sebagaimana hadis Rasulullah (saw.).

«لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»

“Janganlah memberikan kemudaratan pada diri sendiri dan jangan pula memudarati orang lain.” (HR Ibnu Majah dan Daruquthni).

Terkait pemenuhan kebutuhan pangan, negara memiliki kebijakan dalam negeri untuk mewujudkan ketahanan pangan, di antaranya ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi berhubungan dengan penyediaan lahan pertanian dan meminimalkan alih fungsi lahan. Intensifikasi adalah seperti meningkatkan kualitas benih, pupuk, metode pertanian dst.

Selain produksi, negara juga mengatur distribusinya dengan memotong rantai distribusi hingga dapat meminimalkan biaya. Alhasil, harga bahan pokok tidak akan naik jauh. Akan ada sanksi bagi pelaku kecurangan sehingga tidak ada yang berani berlaku curang. Semua dilakukan semata karena dorongan iman kepada Allah dan hanya negara yang berlandaskan Islamlah yang dapat mewujudkannya.