Pansus III DPRD Jabar Kunjungi Dishub Kabupaten Sumedang dalam Rangka Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan dan Raperda Penyelenggaraan Ketenagalistrikan

Terasjabar.co – Pimpinan dan Anggota Pansus III DPRD Jabar melaksanakan Kunjungan Kerja ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan Raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, Senin (08/05/2023).

Wakil Ketua Pansus III DPRD Jabar H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos., mengatakan, dalam pertemuan tersebut Pansus III melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang agar tidak tidak menyalahi aturan dan kewenangan dalam membangun program program yang ada dalam 2 Raperda ini.

“Hal ini penting, agar Raperda yang dibuat oleh DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar tersebut tidak menyalahi aturan dan kewenangan dalam membangun program program yang ada dalam 2 Raperda ini”, jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Achdar, kedua raperda itu nantinya akan memasukan pasal-pasal dan ayat-ayat yang berhubungan dengan kondisi kekinian seperti Penggalakan EBT (Energi Baru Terbarukan) berupa; Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mapun PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu), pembangkit listrik dari sampah menginggat ada beberapa tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka dan Lulut Nambo.

“Dalam proses pemanfaatan energi terbarukan ini, peran pemerintah sangat dominan. Oleh karena itu dibutuhkan payung hukum yang jelas dan kebijakan yang mendukung. Dasar hukum yang jelas, bisa menjadi dasar untuk penerapan kebijakan. oleh karena itu Raperda ini akan menjadi landasan hukum pemanfaatan energi terbarukan”, jelasnya.

Achdar juga mengatakan, dengan disusunnya Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan ini akan mampu memberi solusi atas permasalahan-permasalahan di bidang perhubungan serta menjadi dasar hukum dalam upaya penyelenggaraan pembangunan yang berkesinambungan di Provinsi Jawa Barat.

“Dengan adanya Raperda Perhubungan ini, nantinya jalur LRT harus terkoneksi dengan moda transfortasi darat lainnya dan harus ada srana prasaran penunjang yang memadai untuk kenyamanan dan keamanan pengguna jasa transportasi tersebut”, pungkasnya.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *