Silaturahmi, Wasekjen DPP Partai Demokrat Irfan Suryanagara Dapat Arahan Ketum AHY

Terasjabar.co – Wasekjen DPP Partai Demokrat, Ir. Irfan Suryanagara, M.IPol., mengunjungi Ketua Umum Partai Demokrat Agus harimurti Yudhoyono (AHY) untuk  bersilahturahmi.

Dalam pertemuan tersebut Irfan mengatakan, dirinya mendapat arahan lansung dari Ketum AHY untuk tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Arahan Ketum AHY sampai hari ini kita Demokrat konsisten untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” ungkap Irfan kepada Terasjabar.co, Selasa (28/2/2023).

Lebih lanjut Irfan menuturkan, Partai Demokrat dibawah komando AHY saat ini tengah fokus untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

“Ketum AHY juga menyampaikan bahwa Partai Demokrat saat ini konsisten di Koalisi Perubahan bersama dengan NasDem dan PKS untuk menyongsong Pemilu 2024 mendatang,” jelasnya.

Selain itu, Anggota Komisi III DPRD Jabar ini mengatakan, sesuai arahan AHY, Partai Demokrat juga menolak usulan sistem proporsional tertutup atau hanya memilih gambar parpol, bukan nama caleg, di Pemilu 2024.

“Pileg dengan sistem proporsional tertutup adalah bentuk kemunduran demokrasi Indonesia. Kita harus menegakkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat akan tercipta apabila rakyat dapat menentukan kepada siapa aspirasinya mereka wakilkan,” kata Irwan kepada wartawan, Jumat (30/12/2022).

Irfan mengatakan, AHY menginginkan para kadernya membangun hubungan soliditas antara masyarakat dengan caleg dan parpol.

“Di internal Partai Demokrat, kami membuka ruang kompetisi yang demokratis dan sehat secara setara. Ketum AHY mengamanahi kader-kader Partai Demokrat untuk membangun hubungan soliditas antara pemilih atau masyarakat dengan caleg dan partai secara paralel,” katanya.

Namun apabila sistem proporsional tertutup diterapkan, dia mewanti-wanti hubungan itu akan terputus. Dia menilai sistem ini tak mencerminkan kedaulatan rakyat yang demokratis.

“Apabila kita kembali ke sistem proporsional tertutup, maka hubungan caleg dan pemilih secara langsung akan terputus, dan kami tidak merekomendasikan itu karena tidak mencerminkan kedaulatan rakyat yang demokratis, sehat, dan seimbang (check and balances),” pungkasnya.