Ilusi Pengarusutamaan Gender dalam Bencana

Oleh:
Annisa Aisha

Terasjabar.co – Bencana demi bencana terjadi di sepanjang tahun di Negeri yang juga terkenal sebagai ring of fire. Keberadaan Indonesia di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik membuatnya menjadi salah satu negara dengan aktivitas seismik dan vulkanik yang sangat tinggi.

Maka tak heran kita dapati dalam laporan World Risk Report 2022, Indonesia menjadi negara dengan risiko bencana terbesar ketiga di dunia. Hal itu terlihat dari skor Indeks Risiko Global (WRI) Indonesia yang sebesar 41,46 poin pada 2021. Kejadian bencana di Indonesia paling tinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan total kasus 1.358 kejadian (Pikiranrakyat.com, Februari 2022).

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dampak dari bencana alam di Indonesia per Agustus 2022 sebanyak 104 jiwa meninggal, hilang 15 jiwa, 692 luka-luka dan terdampak dan mengungsi 2.433.952 jiwa. Korban bencana yang banyak ini khususnya korban perempuan menjadi perhatian para pegiat gender.

Mereka menyatakan bahwa perempuan sebagai kelompok yang paling termarjinalisasi secara struktural adalah yang paling terdampak dan menghadapi tantangan paling berat pasca bencana. Perempuan dapat mengalami KBG (Kekerasan Berbasis Gender) mulai dari tahap pencegahan dan mitigasi bencana, sesaat setelah bencana, masa pengungsian, hingga pemulihan pascabencana. (theconversation.com, 22 November 2022).

Benarkah perempuan paling rentan terdampak dan menghadapi tantangan paling berat pasca bencana? Benarkah disini ada kekerasan berbasis gender (KBG)?

Untuk membongkar hal ini kita perlu melihat dari akar permasalahannya dengan perspektif Islam. Hal ini akan terkait dengan bagaimana upaya mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah pra, saat terjadi dan pasca bencana, yang tentunya hal ini tak bisa dilepaskan dari paradigma mendasar sistem Kapitalisme.

Berbicara mengenai korban, tak hanya perempuan yang mengalami tantangan paling berat, namun laki-laki pun sama. Dalam permasalahan yang sifatnya umum seperti pendidikan, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama, namun dalam perkara yang sifatnya khusus terkait dengan feminitas dan maskulinitas maka akan dikembalikan pada fitrahnya masing-masing.

Dalam bencana, baik perkara-perkara umum maupun perkara-perkara khusus pada laki-laki dan perempuan akan sama-sama terdampak. Pendidikan untuk anak laki-laki maupun perempuan tentu harus tertunda akibat bencana, perkerjaan para suami maupun para ibu harus tertunda. Laki-laki harus memikirkan tempat tinggal untuk keluarganya pasca bencana, juga penghidupan bagi mereka. Jadi, dalam bencana baik laki-laki maupun perempuan, keduanya terdampak dan memiliki tantangan masing-masing.

Hal ini juga akan terkait dengan mitigasi yang dilakukan, sejauh apa upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Baik dalam bentuk literasi mitigasi masyarakat maupun kebijakan tata ruang.

Sejauh ini pemerintah sangat jarang memberikan literasi mitigasi bencana pada masyarakat, adapun program-program pemerintah yang diklaim sebagai bagian dari mitigasi seperti mitigasi berbasis kearifan lokal atau wisata mitigasi dalam bentuk geopark seperti geopark Ciletuh, geopark Rinjani Lombok, dll, maka hal ini perlu kita analisis lebih dalam.

Pada mitigasi berbasis kearifan lokal, masyarakat didorong untuk memelihara adat dan budaya setempat yang dipercaya dapat menghalau bencana. Kebijakan ini sama saja dengan menjauhkan masyarakat dari Allah SWT, karena adat dan budaya kebanyakan bertentangan dengan syariah islam.

Masyarakat akan lebih percaya pada ritual-ritual ajaran nenek moyang daripada kepada Allah SWT. Dengan kata lain, mitigasi berbasis kearifan lokal adalah bagian dari moderasi yang sejalan dengan agenda barat war on radicalism, sekularisasi kaum muslimin, menjauhkan mereka dari tali agama Allah, dan terperangkap dalam setiap kebijakan yang sesungguhnya tak berpihak pada masyarakat.

Lantas apakah dengan upaya ini masyarakat dapat selamat dari bencana? Jawabannya tentu tidak, mari simak penuturan Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib ra.

“Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh Karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat.” (Al-Jawabul Kaafi, 87). Darisini sangat jelas bahwa kebijakan pemerintah dalam mitigasi sama sekali tidak dapat menyelamatkan perempuan dari bencana.

Sama halnya dengan mitigasi berbasis wisata, seperti geopark Ciletuh. Geopark Ciletuh merupakan bagian dari UGGp (UNESCO Global Geopark). Untuk tetap pantas menyandang status tersebut maka pihak pengurus Geopark harus bisa mengelola alam dan budaya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat.

Alam yang indah harus dikelola sedemikian rupa agar bernilai ekonomis, dipromosikan kepada khalayak umum sehingga menarik berjuta wisatawan baik domestik maupun mancanegara. World Bank Group dengan mantra tourism is a key of economic growth mampu meyakinkan pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata yang merupakan sektor unggulan dalam strategi pasar bebas dengan mengundang para investor.

Bahkan perempuan dilibatkan didalamnya, namun apakah ini akan menyelesaikan permasalahan perempuan? Lalu dimana letak mitigasinya? Alih-alih mitigasi bencana, hal ini justru akan mengundang bencana.

Belum lagi aturan tata ruang yang kapitalistik. Seringkali sistem Kapitalisme memanfaatkan bentang alam yang indah sebagai kantong-kantong profit tanpa memperhatikan keamanan, yang terpenting adalah manfaat menghasilkan materi. Bahkan pemerintah pun tak begitu menaruh perhatian pada penempatan rumah-rumah penduduk, pasar, ataupun bangunan-bangunan sekolah yang berada tepat pada titik bencana.

Semisal pada jalur sesar Lembang, jika kita perhatikan, banyak rumah-rumah penduduk bahkan sekolah yang berada tepat dimana sesar Lembang tersebut berada. Sementara penduduk setempat tidak diberi pemahaman tentang keberadaan sesar lembang. Ini bagian dari keabaian pemerintah. Lantas bisakah hal ini diselesaikan dengan pengarusutamaan gender?

Menilik narasi lain dari pegiat gender bahwa perempuan pun rawan menjadi korban trafficking dalam kondisi bencana, rawan kekerasan seksual dan ekonomi. Jika kita mau jujur, hal ini tak hanya terjadi pada saat kondisi bencana, namun pada kondisi tak adanya bencana pun banyak terjadi. Hal ini tak terlepas dari cara pandang kapitalisme yang diskriminatif terhadap perempuan.

Perempuan dianggap sebagai barang yang bisa diperjualbelikan bukan sebagai mitra untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan. Darisini dapat disimpulkan bahwa isu kekerasan berbasis gender (KBG) dalam bencana adalah narasi sesat dan menyesatkan, karena pada hakikatnya permasalahan perempuan hari ini baik pada kondisi bencana ataupun bukan semuanya disebabkan oleh sistem Kapitalisme yang rusak tak mampu memuliakan perempuan.

Solusi untuk mengeluarkan perempuan dari kondisi buruk bukanlah dengan pengarusutamaan gender. Solusinya terletak pada penerapan aturan Islam yang punya visi penjagaan dan perlindungan bagi peran dan fungsi perempuan. Waktunya untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dengan memilih untuk memperjuangkan Islam Kaffah.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *