Dana Desa Jangan Jadi Dana Dosa

Oleh:
Dedi Asikin

Terasjabar.co – Kemarin ada beberapa teman yang koreksi tulisan saya soal Opung bertandang ke kandang Gerung.

Kata Wisnu Wardhana, SH. sekarang tidak komentari soal dana desa. Padahal itu sedang menjadi isu yang lumayan trending. Banyak kasus penyelewengan dalam pengelolaan dana itu.

Oh Iyah ya. Pertama saya lupa. Tapi ada soal lain. Keterbatasan narasi. Saya dipesan editor menulis untuk media kaca (online) itu jangan terlalu panjang. Jangan ngageblay, harus padat berisi.

Kasian pembaca. Lama lama matanya bisa rusak. Agak berbeda dengan dengan baca media cetak. Soal dana desa memang digerungkan Rocky di depan Opung.

Katanya dana desa itu banyak dikorupsi. Opung tidak menolak itu. Tapi katanya jumlahnya kecil. Dari laporan yang masuk hanya sekitar 800 yang bermadalah.Dibanding dengan 74.500 desa itu kurang dari 1%.

Menurut wakil ketua KPK Alexander Marwata pengaduan masyarakat (Dumas) yang masuk sekitar 300 kasus. Penanganannya dilakukan penegak hukum lain (polisi/ jaksa).

Menurut Marwata modus operandinya umumnya berupa:
– Markup harga,
– Penggelapan,
– Proyek Fiktif,
– Pemotongan anggaran dan pemotongan honor aparat dan guru ngaji.

Jadi modusnya sederhana sekali. Tapi kenapa agak sulit terungkap? Dijawabnya Alexander sendiri. Katanya kerena monopoli dan dominasi sejak anggaran sampai pelaksanaan ada ditangan aparat terutama Kepala desa. Sementara kontrol atau pengawasan publik rendah.

Secara umum peruntukan dana desa itu meliputi:
– Pengembangan infrastruktur,
– pengembangan sarana ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,
– Pengembangan sarana pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Khusus untuk tahun 2022 sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 7 tahun 2021 titik berat dana desa minimal 40%, untuk upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

Jika jumlah anggaran untuk tahun 2022 Rp. 70 triliun maka rata-rata tiap desa memperoleh sekitar Rp.930 juta.

Jika digunakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan sebenarnya akan sangat menunjang percepatan kesejahteraan masyarakat desa.

Tapi kata Bambang BK dana itu tidak diterima desa secata mulus. Paling juga cuma sampai 60%. Tidak tahu siapa tukang sunatnya.

Jadi kata Bambang memang harus dilakukan upaya upaya pencegahan penyelewengan dana desa itu. Kalau masalah-masalah itu bisa diatasi maka Indonesia setidaknya harus sudah bisa swasembada beras dan bahan pangan pokok lainnya.

Presiden Jokowi pernahkah menyampaikan bahwa Indonesia sudah 3 tahun tidak impor beras. Tapi keterangan penguasa republik ini bertentangan dengan keterangan kepala BPS. Kata Margo Yuwono sampai 2021 kita masih import beras.

Tahun 2021 itu kita masih import 407,7 ribu ton naik dari 2020 yang 356,2 ribu ton. Kok bisa yah lain presiden lain BPS sergah Boys Iskandar.

Itulah pemimpin negeri kita, kordinasi dan komunikasinya sering bersimpang jalan , jawab Sultan Sahid . Yang terpenting dana desa itu harus diamankan. Harus ada pengendalian dan pengawasan yang intensif dan efektif.

Dana desa jangan jadi dana dosa,bisa rame rame ke neraka itu mah, kata Iskandar. Nah tuh .*