Peran Komite Sekolah Disorot Tajam Komisi V DPRD Jabar

Terasjabar.co – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat turut merespons keluhan para orang tua siswa yang terbebani uang sumbangan sekolah. Komisi V pun menyoroti secara tajam tugas komite yang dianggap belum paham menjalankan regulasi sesuai Pergub Jabar No 44 Tahun 2022 tentang Komite Sekolah.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Abdul Hadi Wijaya mengatakan, komite sekolah seharusnya bertugas sebagai lembaga independen dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka harus bisa menampung aspirasi para orang tua siswa yang berbentuk masukan hingga kritik untuk sekolah.

“Tapi yang saya jumpai di banyak sekolah, independensi komite ini malah dipertanyakan. Rata-rata komite hanya jadi stempel yang pada prakteknya menuruti kemauan dari sekolah tersebut,” kata Abdul Hadi, Rabu (14/9/2022).

Pria yang akrab disapa Gus Ahad ini mengibaratkan komite layaknya lembaga DPRD yang menjalankan tugas pengawasan di pemerintah. Sehingga, komite harus bisa menampung aspirasi dari para orang tua siswa untuk ditindaklanjuti pihak sekolah.

Namun dalam perjalanannya, Gus Ahad menilai komite malah gagal paham dalam menjalankan fungsinya itu. Kata dia, alih-alih diharapkan menjadi lembaga independen, komite malah seolah menjadi pengeras suara kebijakan sekolah.

“Padahal, penjelasan tentang komite itu ada di Pergub. Tapi, masih banyak faktor yang membuat peraturan ini membingungkan. Komitenya juga akhirnya nggak paham, banyak komite sekolah yang fungsinya malah menjadi semacam loudspeaker, pengerasnya kemauan sekolah,” ungkapnya.

“Jadinya indepensinya dipertanyakan, saya jumpai itu di banyak sekolah. Sementara seharusnya, komite sekolah itu sebagaimana dewan, dia independen terhadap eksekutifnya. Nah pemahaman ini yang harus diperbaiki ke depan,” ucap politikus PKS ini menambahkan.

Gus Ahad pun sepakat dengan langkah Disdik Jabar yang menginstruksikan sekolah menyetop sementara rapat komite soal uang sumbangan. Namun kata dia, harus ada kebijakan tegas dari Disdik selain menyetop rapat tersebut yang diketahui banyak mendapat keluhan dari orang tua siswa.

“Perlu ada langkah tegas dan Disdik harus merapikan komite sekolah baik secara keanggotaan, fungsi ataupun wewenang yang didasarkan pada pergub. Kan di pergub itu ada disebutkan, jadi komite ke depannya memang harus representatif menjadi perwakilan dari orang tua siswa,” pintanya.

“Saya pun setuju semua pertemuan-pertemuan distop dulu, dan permasalahannya diluruskan semua. Dengan peraturan yang sekarang ada, kasih alokasi mana yang disebut dana masyarakat yang diperbolehkan dan persyaratannya dibereskan. Ini yang harus disamakan dulu di seluruh Jawa Barat. Jadi, Disdik harus memberi penekanan mengenai aturan di pergub ini,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah orang tua siswa di SMAN 24 Bandung mengeluhkan perlakuan dari komite sekolah saat diminta membayar uang sumbangan. Para orang tua ini merasa dipermalukan bahkan dibentak dengan nada kasar saat mencoba mempertanyakan transparansi penggunaan uang sumbangan sekolah.