Muscab Demokrat Jabar Diwarnai Protes DPAC Indramayu dan Cirebon

Terasjabar.co – Pelaksanaan musyawarah cabang (muscab) serentak Partai Demokrat di Jawa Barat (Jabar) sempat memanas. Sebab, sejumlah nama ketua Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat di beberapa kecamatan tak ada dalam daftar hadir dan diganti nama lain.

Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPC Partai Demokrat Indramayu Andikan Maulida Asyari mengaku kecewa.

Ia mengatakan dari 31 DPAC di Indramayu, sembilan di antaranya tak masuk dalam daftar hadir tahap pertama muscab serentak.

“Ketika pada saat penandatanganan absen ada sembilan ketua DPAC yang diganti. Dan, pergantian itu justru tanpa sepengetahuan DPC. Bahkan, dari nama yang lihat nyaris tak mengenal siapa yang tercantum,” katanya di Hotel Grand Preanger Bandung, Kamis (19/5/2022).

Andikan mendorong agar muscab serentak berjalan steril. Andikan mengaku sempat mengklarifikasi tentang hilangnya sembilan nama DPAC Indramayu. Ia menegaskan agar tak terjadi sabotase saat muscab.

“Kami tadi sempat konsultasi BPOKK Jabar. Kami tadi diperintah untuk menunggu hasilnya,” kata Andikan.

Andikan tak menampik situasi sempat memanas karena sembilan nama DPAC di Indramayu hilang dalam daftar hadir dan digantikan nama lain.

“Pasti memanas. Saya sendiri merasa dilecehkan. Kenapa pergantian DPAC, di bawah naungan saya. Tanpa pemberitahuan apapun. Pasti memanas terutama yang memiliki nama,” ucap Andikan.

Sementara itu, Ketua DPAC Kesambi Partai Demokrat Kota Cirebon Wadinih juga mengaku kecewa. Wadinih mengaku telah terdaftar dalam agenda muscab pada tanggal 13 Mei.

“Perkiraan saya bisa lanjut mengikuti. Sempat minta penjelasan di meja registrasi, tapi tidak bisa menjelaskan. Di ruang verifikasi, ketemu dengan BPOKK Jabar kalau tidak salah, bahwa saya sudah melalui mekanisme Plt,” katanya.

Wadinih menjelaskan pihaknya masih menunggu proses klarifikasi. Ia mengatakan persoalan ini masih belum final. Sebab, lanjut dia, panitia muscab masih melakukan penyelarasan data.

“Ya ini belum final. Mudah-mudahan yang seperti ini tidak terjadi,” kata Wadinih.

Sementara itu, Deputi II BPOKK DPP Partai Demokrat Jabar Jemmy Setiawan menampik soal kejadian yang sempat memanas dalam muscab tahap pertama itu. Jemmy menjelaskan pihaknya hanya melakukan pengecekan administrasi.

“Engak ada. Ini hanya pengecekan administrasi. Dalam setiap muscab atau musda akan ada penyesuaian administrasi. Seperti tanggal keabsahan dan sebagainya,” kata Jemmy kepada awak media.

Jemmy menegaskan pengecekan administrasi merupakan upaya Partai Demokrat mencegah adanya kesalahan yang berujung pada gugatan formal, maupun yuridis. Pihaknya tetap menampung keluhan dari DPAC yang merasa dirugikan.

“Baru kita tahu satu persatu, ada yang dilanggar enggak. Kalau tidak ada yang dilanggar kita kembalikan. Tapi kalau ada yang dilanggar ya tentu mekanisme organisasi berjalan,” kata Jemmy.

Lebih lanjut, Jemmy menjelaskan proses muscab tahap pertama belum pada pelaksanaan verifikasi. Pihaknya masih melakukan penyelarasan SK.

“DPAC yang tadi bisa saja ikut (muscab). Dari sini kita periksa dokumennya, dari DPP, DPD dan DPC kita samakan. Selipnya (selisih) di mana. Kalau tidak ada yang selip, kita jalan,” ucap Jemmy.