Raih WTP Lima Kali Bertutur-Turut, Toni Setiawan Apresiasi Pemerintah Kabupaten Bandung

Terasjabar.co – Untuk kelima kalinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Sebuah predikat terbaik dari proses audit pengelolaan keuangan daerah ini terungkap dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan, Rabu (19/5/2021) lalu, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat.

Raihan opini tersebut menjadi sejarah tersendiri bagi Pemkab Bandung, karena predikat untuk laporan keuangan ini diraih secara berturut-turut dari mulai tahun anggaran 2015 hingga 2020.

Atas raihan itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. Toni Setiawan, M.IPol. menyampaikan apresiasi atas hasil yang telah dicapai Pemerintahan Kabupaten Bandung tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi hasil capaian Pemerintah Kabupaten Bandung, dimana sejak tahun 2020 hingga saat ini cukup sulit karena APBD difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Akan tetapi, Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, tertib administrasi dan melaksanakan pembangunan sebaik mungkin meski dalam segala keterbatasan,” ungkap Toni, Sabtu (22/05/2021).

Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal dapil Jabar II Kabupaten Bandung, Toni mengatakan pemerintah kabupaten Cianjur harus bisa mempertahankan serta melanjutkan pencapaian predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pengelolaan anggaran.

“Semoga sinergitas yang menjadikan Kabupaten Bandung mendapat opini WTP dari BPK bisa terus dilakukan di tahun-tahun berikutnya,” kata legislator Partai Demokrat asli Kabupaten Bandung ini.

Ia berharap hubungan baik BPK dengan Pemerintah Kabupaten Bandung dapat terus ditingkatkan, utamanya yang bersifat komunikasi dan konsultatif.

“Demi perbaikan dan mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih clear and clean, tentu dibutuhkan kerjasama dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang semakin transparan dan akuntabel”, pingkasnya.