121 Desa Tertinggal di Jabar Dituntut Adaptasi dengan Digitalisasi

Terasjabar.co – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat mencatat 121 desa masih berstatus tertinggal. Untuk lepas dari status tersebut, pemerintah desa dituntut beradaptasi dengan digitalisasi.

Kepala DPMD Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono mengatakan dari 5.320 desa yang ada, 121 di antaranya masih berstatus tertinggal.

“Jika kita coba melihat lagi dari data Indeks Desa Membangun (IDM) Jumlah desa yang tertinggal ada 121 desa lagi di Jawa Barat,” kata Bambang saat ditemui di Jatinangor, Jumat (16/10/2020).

Menurutnya untuk mengatasi desa tertinggal tersebut, ada 3 strategi yang harus dilakukan. Pertama, menjalankan lembaga perekonomian desa dengan program One Village One Company Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).

Kemudian, membuat gerakan membangun desa dengan berbagai macam variabel, seperti dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan yang ketiga yakni dengan cara digitalisasi pemerintah bisa mengenalkan desa ke seluruh dunia.

“Desa digital bisa memudahkan untuk ajang mempromosikan, untuk lebih mengenalkan terhadap desa. Maka digitalisasi merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan untuk pembangunan desa di Jawa Barat,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Bambang, untuk membangun sebuah desa mandiri harus menyamakan persepsi dulu antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan beberapa lembaga keswadayaan masyarakat.

“Maka pemerintah kabupaten sampai pusat punya kewajiban mendorong untuk melaksanakan kemandiriannya tersebut, dengan cara melakukan pendampingan, pembinaan dan sebagainya,” ucap Bambang.

Bambang berharap dengan menyamakan persepsi, frekuensi dengan multi sektor dapat secara bertahap mengurangi desa yang tertinggal di Jawa Barat. Sebab desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 , desa merupakan daerah otonom, mandiri dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan melaksanakan pemerintahan.

“Kita mengajak semua sektor menyamakan persepsi untuk mendorong supaya desa ini bisa mandiri, bisa membangun kemandiriannya dan desa sebagai daerah otonom, betul-betul bisa melaksanakan penyelanggaraan pemerintahnya dalam mensejahterakan masyarakatnya yang ada di desa, Konsep dasarnya seperti itu,” ucapnya.

Pada intinya, kata Bambang baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mendorong setiap desa agar lebih mandiri, sehingga tidak ada lagi status desa tertinggal. Maka kita meminta semua desa untuk dapat masuk ke era digital.

“Pak Gubernur punya tagline, dari desa sekolah di kota, balik ke desa rejekinya kota, dan mendunia,” ucapnya.

“Pak Gubernur (Ridwan Kamil) punya tagline, tinggal di desa dengan rezeki kota, sekolah di kota dan kembali ke desa dengan rejeki kota dan mendunia, yakni ingin mengurangi urbanisasi dari desa ke kota. Jadi mau tidak mau mesti masuk ke era digital,” katanya.

Menurut Bambang, saat ini jumlah penduduk di Jawa Barat ada 49,9 juta jiwa, jika dilihat lagi dari data Indeks Desa Membangun (IDM), di 5320 desa, ternyata jumlah penduduk di Jawa Barat hampir ada 36.1 jiwa. Artinya, dilihat dari luas wilayah desa dan jumlah penduduk, tidak ada salahnya untuk menjadi desa yang lebih mandiri.