Mahasiswa di Bandung Kembali Gelar Aksi Tolak UU Ciptaker, Sugianto Nangolah: Karena Aspirasi Meraka Tidak Didengar

Terasjabar.co – Mahasiswa di Bandung kembali menggelar aksi penolakan terhadap pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di depan DPRD Jawa Barat pada Kamis (15/10/2020).

Aksi di depan kantor wakil rakyat Jabar itu dilakukan elemen mahasiswa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB).

Pantauan di lapangan, aksi mulai dilakukan sekitar pukul 11.00 WIB. Aksi kali ini akan diikuti ratusan mahasiswa. Atas seruan aksi ini, poros mahasiswa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan jaga jarak.

Adapun PRMB dalam pernyataan sikapnya menyampaikan lima poin. Pertama, Omnibus Law UU Cipta Kerja telah mengabaikan prinsip demokrasi karena menutup pintu partisipasi publik dalam pembahasannya.

Kedua, Omnibus Law adalah produk hukum yang inkonstitusional dan mencederai prinsip trias politica. Ketiga, omnibus law UU Cipta Kerja bukan solusi meningkatkan ekonomi karena hanya untuk kepentingan golongan tertentu, dan merupakan karpet merah untuk investor dengan dalih pertumbuhan ekonomi.

Keempat, UU Cipta Kerja merupakan produk dari kapitalisme, yang berdampak menciptakan kerugian ekonomi kerakyatan, eksploitasi lahan dan perampasan ruang rakyat agar praktek monopoli ekonomi berkembang di negeri ini. Kelima, Ominbus Law UU Cipta Kerja merupakan perbudakan modern, karena mengurangi hak-hak pekerja.

Dalam aksi massa ini, PRMB juga menyampaikan tuntutan pada pemerintah untuk menciptakan iklim investasi dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Serta mengedepankan hak-hak pekerja dan wujudkan keadilan bagi para pekerja seadil-adilnya.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat menilai aksi yang dilakukan kembali oleh mahasiswa Bandung tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab menurutnya aspirasi mereka tidak di dengar oleh pemerintah.

“Saya rasa aksi itu wajar saja, karena mereka merasa tuntutan mereka tidak di dengar oleh pemerintah”, kata Sugianto kepada Terasjabar.co, Kamis (15/10/2020).

Lebih lanjut kata Sugianto, pemerintah selalu mengatakan apa yang disuarakan itu adalah hoaks, sementara draft asli UU Omnibus Law Cipta Kerja sampai saat ini belum ada.

“Apalagi pemerintah kan membantah apa yang disuarakan oleh masyarakat itu sebagai hoaks, sementara draft asli UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut sampai saat ini belum ada. Ini kan membingungkan, mana yang benar kan belum jelas”, pungkasnya.