UU Ciptaker Dapat Penolakan Masyarakat, Sugianto Nangolah: Bentuk Kegagalan Pemerintah Memberikan Rasa Keadilan!

Terasjabar.co – Disahkannya RUU Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law telah memicu kemarahan berbagai elemen masyarakat utamanya serikat buruh dan mahasiswa.

Tak sedikit masyarakat yang mencurahkan kekecewaannya terkait kesepakatan disahkannya RUU tersebut menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020) lalu.

Berbagai aksi demonstrasi dilakukan oleh serikat buruh dan mahasiswa dalam beberapa hari terakhir merupakan bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Ciptaker yang kontroversial tersebut.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat H. Sugianto Nangolah, SH., MH. angkat bicara. Menurutnya, penolakan yang digaungkan oleh segenap masyarakat dan organisasi dalam beberapa hari terakhir merupakan bentuk kegagalan pemerintah memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat.

“UU Ciptaker yang mendapat penolakan dari masyarakat, mahasiswa dan kaum buruh merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat”, ujarnya.

Sugianto menambahkan, Pemerintah sebaiknya mendengarkan aspirasi masyarakat yang melakukan aksi penolakan dalam 3 hari terakhir ini.

“Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang dalam 3 hari ini melakukan aksi demo penolakan terhadap UU kontroversial tersebut di seluruh tana air”, tambahnya.

Menurutnya, solusi terbaik bagi pemerintah adalah dengan menarik kembali UU Cipta Kerja ini dan lebih berfokus dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

“Menurut saya solusi yang terbaik dari pemerintah adalah dengan menarik kembali UU Ciptaker ini dan kembali fokus dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan”, pungkasnya.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *