Hemat Ratusan Miliar, DPRD Jabar Apresiasi Penyediaan Kuota Internet Gratis Pemprov Jabar bagi Siswa

Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi kolaborasi yang terbentuk antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan perusahaan telekomunikasi dalam menyediakan kuota data internet gratis bagi para peserta didik dan guru untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19.

Wakil Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan sebelumnya pihaknya bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil mencoba menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan kuota data internet gratis kepada 1,9 juta pelajar dan guru tingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat. Dari hasil perhitungan, dibutuhkan sekitar Rp 800 miliar jika ingin membebaskan biaya kuota data internet untuk PJJ sampai Desember 2020.

Namun dengan adanya inovasi melalui kerja sama dengan Telkomsel, katanya, angka ini bisa ditekan. Telkomsel bahkan memberikan 3,25 juta SIM card untuk PJJ di Jawa Barat berisi kuota 10 GB dan dapat diperpanjang dengan biaya hanya Rp 5.000 per bulan untuk satu kartunya, sampai Desember 2020. Sisanya 1,3 juta kartu masih bisa diberikan kepada santri atau pelajar madrasah aliyah.

“Coba kalau 10 GB itu sebulan berapa, Rp 100 ribu normalnya. Ini ternyata bisa ditekan jadi Rp 5.000. Maka waktu kami merumuskan tentang gimana caranya membuat supaya semua siswa Jawa Barat itu punya pulsa sampai Desember, angka yang muncul Rp 800 miliar. Kemarin ini Pak Gubernur langsung ngotret cepat, dengan program ini jadi dapat angka cuma Rp 48 miliar, di bawah Rp 50 miliar, artinya ini adalah sebuah rejeki untuk Jabar,” kata Abdul Hadi di Bandung, Jumat (4/9/2020).

Abdul Hadi mengatakan sebagai Pimpinan Komisi V langsung setuju dengan ide kerja sama tersebut dan akan menyampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk mengajukan anggaran pulsa internet siswa sebesar Rp 48 miliar ini di anggaran perubahan.

“Prosesnya sekarang di tahap akhir, artinya ketika masih ada insert seperti tadi, selama angka-angka anggaran yang pentingnya tidak terganggu, dan ini termasuk dalam prioritas penting, menambah Rp 50 miliar untuk anggaran Jawa Barat yang Rp 47 triliun itu sangat mudah,” katanya.

Abdul Hadi mengatakan dirinya optimistis dengan demikian ada sebuah langkah maju, supaya para pelajar di Jabar berkurang satu variabel beban dalam menjalankan proses belajar di rumahnya, yakni tidak harus memikirka kuota internet untuk PJJ.

Disdik Jabar pun, katanya, sudah meminjamkan meminjamkan lebih dari 30 ribu tablet kepada para peserta didik untuk PJJ. Hal ini masih harus terus ditambah mengingat jumlah peserta didik tingkat SMA di Jabar masih di angka 1,9 juta.

“Jadi anak-anak sekarang sudah punya pinjaman gadget buat yang enggak punya handphone atau laptop. Karena variabel untuk bisa adanya proses belajar jarak jauh itu ada tiga. Pertama gadgetnya ada, kedua percuma ada gadget nggak ada pulsa, ketiga percuma ada gadget dan pulsa tapi nggak ada sinyal,” katanya.

Abdul Hadi menuturkan dirinya pun meminta Telkomsel sebagai provider penyedia jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan jangkauan jaringan internetnya di Jawa Barat sehingga tidak ada lagi blankspot di Jawa Barat.

Menurutnya, dirinya pun sudah mempertanyakan jika Januari 2021 PJJ masih harus tetap dilaksanakan. Rencananya, untuk tahun depan, akan ada program serupa dari pemerintah pusat supaya biaya kuota PJJ tetap bisa digratiskan.

“Tinggal sekarang itu, yang disiapkan oleh dinas pendidikan, kurikulumnya, buat itu kompatibel. Simplikasinya kayak apa silakan dipikirkan sehingga bisa lebih disampaikan oleh para guru. Ketiganya adalah gurunya dipinterkan karena ngajar di depan kelas dengan di depan kamera atau depan HP beda, itu interaksinya sangat berkurang,” katanya.

Abdul Hadi pun membuka opsi penyaluran CSR bagi produsen atau distributor perangkat elektronik atau gadget untuk memberikan bantuan berupa gadget untuk kegiatan PJJ di Jawa Barat.