Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Awasi Praktik Mobilisasi Massa

Terasjabar.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mewaspadai berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Salah satu yang diwaspadai terkait mobilisasi massa pemilih.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah mengatakan potensi kerawanan Pilkada bisa terjadi di setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak terutama yang memiliki jumlah kecamatan yang besar. Pada tahun 2020, tercatat 8 kabupaten-kota di Jabar menyelenggarakan Pilkada serentak.

Delapan daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak yaitu Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang.

“Kalau parameternya wilayah, yang wilayah besar punya potensi kerawanan. Cianjur, Depok sebagai ibu kota penyangga. Lalu Indramayu wilayahnya besar. Lalu ada beberapa kabupaten cukup besar seperti Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung,” kata Abdullah usai peluncuran ‘Pengawasan Pilkada 2020’ di Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Soebroto, Kota Bandung, Rabu (20/11/2019).

“Semua daerah rawan potensi dan ini kabupaten yang jumlah kecamatannya besar. Pada prinsipnya kami menyatakan semua proses ini ketika tidak terkawal ada kerawanan,” ucap dia menambahkan.

Ia menjelaskan daerah yang memiliki wilayah cukup besar memiliki potensi kerawanan. Salah satunya soal mobilisasi massa. Menurut Abdullah, pergeseran penduduk bisa menjadi salah satu faktor mobilisasi massa terjadi.

“Misalnya validitas data pemilih. Misalkan pergeseran warga yang asalnya asli Bandung, kemudian pendatang nah ini concern kita. Jangan sampai ada kekhawatiran isu mobilisasi di level pemilih,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu Jabar juga mewaspadai praktik-praktik kecurangan lain dalam pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah. Beberapa potensi kerawanan misalnya seperti politik transaksional, politik uang, netralitas ASN dan pelanggaran lain yang dilakukan peserta pemilu yang prinsipnya mencederai integritas pemilu.

“Kita siap dalam empat hal mencegah, mengawasi tahapan Pilkada, siap fungsi penindakan dan siap sebagai lembaga administrasi pemilu. Ini langkah kami bagian dari kesiapan Bawaslu dalam mengawal Pilkada serentak delapan kota dan kabupaten,” tutur Abdullah.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2020, Abdullah menyebut, petugas pengawasan bisa mencapai lebih dari 10 ribu orang. Pihaknya pun akan melakukan rekrutmen petugas untuk ditempatkan sebagai Panwas Kecamatan hingga pengawas di lapangan.

“Mungkin (sampai 10 ribu). Karena belajar pemilu 2019 kemarin saja 138 ribu hampir 140 ribu jajaran seluruh Jabar. Sekarang (delapan kabupaten/kota) bisa lebih dari sepuluh ribu,” kata Abdullah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimistis pelaksanaan Pilkada serentak di Jabar berlangsung kondusif. Keyakinan Gubernur yang akrab disapa Emil ini berkaca dari pemilu 2019.

“Kita sudah pengalaman Jabar ini aman kondusif. Pileg, Pilpres kan tidak ada kerusuhan, tidak ada peluru lepas, bangunan yang dirusak yang dibakar. Di tempat lain ada, di kita enggak ada. Ini menandakan Jabar senang pada demokrasi. Tingkat partisipasinya juga tinggi,” tutur Emil.

Bagikan :

Leave a Reply

One thought on “Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Awasi Praktik Mobilisasi Massa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *