Jelang Pemilu 2019, Oded Beri Arahan Perkuat Menjaga Kondusivitas Keamanan
Terasjabar.co – Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan optimalisasi penguatan peran dan komunikasi masyarakat, dalam upaya penanganan dan penanggulangan potensi konflik di Kota Bandung.
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh unsur, terdiri dari Forkopimda, aparatur kewilayahan kecamatan, dan berbagai lapisan masyarakat tersebut berlangsung di Mercure Hotel, Jalan Lengkong Besar, Bandung, Senin (18/3/2018).
Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dari perhatian pemerintah kepada warganya, temasuk dalam hal pencegahan dan penangan terjadinya konflik sosial di masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012, tentang penanganan konflik sosial.
“Walaupun selama lima tahun lebih ini, yang Mang Oded rasakan memimpin, Kota Bandung telah cukup aman, baik, dan kondusif, akan tetapi tetap kami harus sedia payung sebelum hujan. Oleh karena itu, saya berharap melalui kegiatan ini, dapat menghasilkan rumusan-rumusan upaya penangangan potensi konflik di Kota Bandung, termasuk menjelang bergulirnya pesta demokrasi 2019,” ujarnya.
Oded menuturkan, yang paling penting dari acara ini adalah, dapat sedini mungkin mengatasi potensi terjadinya konflik di masyarakat dengan baik.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandung, Hikmat Ginanjar, menambahkan bahwa berdasarkan data rekapitulasi monitoring potensi konflik yang terjadi di Kota Bandung sepanjang Tahun 2018, sebanyak 370 kasus aksi unjuk rasa.
Di antaranya terdiri dari faktor sosial budaya sebanyak 99 kasus, agama/ideologi 69 kasus, politik 63 kasus, perselisihan antar ormas, LSM, atau instansi lainnya 58 kasus, ekonomi 50 kasus, dan pertahanan keamanan 31 kasus.
“Karena Kota Bandung itu plural atau majemuk, maka dapat memungkinkan terjadinya konflik di masyarakat sekecil apapun. Tidak hanya konflik dalam berkaitan dengan SARA, tapi juga konflik lainnya, terutama kita akan menghadapi Pemilu 2019 di April nanti, yang tentunya ini menjadi PR kita semua sebagai aparat penyelenggara negara, baik itu ASN, TNI, Polri, termasuk juga OKP bersama seluruh unsur masyarakat, untuk dapat menjaga lingkungannya dari adanya potensi konflik,” ujarnya di lokasi kegiatan.
Adapun pola yang digunakan oleh pemerintah dalam penanganan konflik sosial di masyarakat, salah satunya aksi unjuk rasa yaitu, dengan pola komunikasi dengan para pimpinan dan pola audiensi, sehingga kepentingan publik lainnya tetap bisa berjalan dan kegiatan aspirasi aksi unjuk rasa bisa terwakili.
Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh pihak yang mengetahui atau menemukan adanya potensi konflik, diwajibkan cepat melapor kepada aparat pemerintah kewilayahan, baik di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan dan Forkopimda di tingkat Pemerintahan Daerah.
Hal itu ditujukan meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik.
“Kami semua sudah bersepakat untuk dapat menjaga kondusivitas di Kota Bandung, dan akan turut memberikan kontribusi sesuai dengan perannanya masing-masing, yaitu dengan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh warga kota, sekalipun situasi dan kondisi saat ini dirasakan agak sedikit menghangat,” ucapnya.
Hikmat pun berharap, dengan adanya kesadaran dalam menjaga terjadinya potensi konflik, masyarakat dapat turut mengamankan, dan atau menjadi bagian dari petugas keamanan bagi dirinya sendiri maupun mengingatkan kepada orang lain untuk tidak berbuat kegaduhan.
“Di tahun 2019 ini yang bertepatan dengan ajang pesta demokrasi Pileg dan Pilpres, menjadi momentum tanggung jawab bersama yang harus kembali kita sukseskan bersama, seperti halnya berkaca pada Pilkada serentak 2018 lalu. Dimana selain berjalan aman dan damai, tetapi terjadinya peningkatan angka partisipasi pemilih di Kota Bandung, dari 60 menjadi 76 persen. Hal ini menjadi bukti bahwa kebersamaan kita berjalan dengan baik dan diharapkan kembali berulang di tahun ini,” katanya.
Leave a Reply