Denda Paksa Rp 1 Juta untuk Pembeli Kaki Lima Kembali Diterapkan di Kota Bandung

Terasjabar.co – Satpol PP Kota Bandung kembali menjalankan program denda Rp 1 juta bagi warga yang membeli barang dagangan dari pedagang kaki lima (PKL).

Menghadapi keraguan publik tentang konsistensi aturan ini, Satpol PP menjanjikan komitmen penegakan hukum dalam program tahun ini, dimulai dari Kawasan Alun-alun Kota Bandung.

“Dulu sudah pernah dicanangkan. Tetapi sekarang ada perubahan. Aturan tidak berubah. Penerapannya sekarang kita akan lakukan secara konsisten dengan biaya paksa ini, dulu taraf sosialisasi. Sekarang sudah setahun. Tinggal kita terapkan tegas,” kata Kepala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Bandung, Taspen Effendi, di Alun-alun Bandung, Jumat (25/1/2019).

Ia mengatakan, program itu kembali diangkat sesuai penegakan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL, yang salah satunya tentang biaya paksa.

Namun, apabila baru satu kali pelanggaran pembeli hanya diberi peringatan, lalu membuat surat pernyataan supaya tidak melangar lagi. Jika terbukti melakukan pelanggaran kedua baru didenda Rp 1 juta.

“Nanti ketahuan warga yang sudah melanggar kedua kali. Kan hasil penjaringan pertama kita udah simpan di database,” ujarnya.

Dimulainya lagi penegakan peraturan daerah ini dihadapkan dengan strategi pedagang yang hilang-timbul menyiasati kelengahan petugas Satpol PP Kota Bandung.

Taspen memastikan jika anggota yang ditempatkan di kawasan Alun-alun Bandung telah disebar secara acak untuk menutup ruang gerak pedagang yang membandel.

Anggota Satpol PP Kota Bandung yang bertugas sebanyak 159 per hari, yang disebar di 8 titik di kawasan Alun-alun Bandung.

Selain petugas berpakaian preman, anggota yang dilibatkan meliputi Patroli Reaksi Cepat, anggota PPHD atau penyidik, serta anggota Trantibum.

“Makanya anggota saya di-plotting. Harus tegas dan profesional. Kalau enggak di-plotting pedagang cari kesempatan. Makanya Satpol PP akan meyakinkan kepada masyarakat ketegasan, keprofesionalan, dan humanis kami. Anggota akan bertugas 24 jam dengan sistem shift. Fokus kawasan Alun-alun Kota Bandung dulu satu bulan sesuai dengan surat perintah dari Kasatpol PP Bandung,” katanya.

Dalam operasi selama dua hari sejak Kamis, 24 Januari 2019, ada 7 warga yang tertangkap membeli di PKL. Tetapi mereka masih terdata sebagai pelanggar yang diberi peringatan.

Selain pembeli, ada 3 PKL yang juga tertangkap berjualan di kawasan Alun-alun Bandung oleh Satpol PP. Para pedagang tersebut akan dibina. Jika masih berjualan di zona merah, maka akan dikenakan biaya paksa.

”KTP kita tahan untuk barang bukti. Apabila setelah 3×24 jam belum dapat membayar biaya paksa Rp 1 juta, akan diproses BAP untuk proses tipiring (tindak pidana ringan) di pengadilan, jadi hakim yang memutuskan sanksi nya,” katanya.

Setelah dari alun-alun, kata dia, petugas akan bergeser ke seputaran 7 titik di zona merah atau terlarang bagi PKL, mulai dari Dalem kaum, Kapatihan, Asia Afrika, Dewi Sartika, Merdeka, dan Otto Iskandar Dinata.

“Otomatis nanti dari 7 titik ini tidak menutup kemungkinan di beberapa wilayah yang sifatnya ada pelanggaran, contoh di Kecamatan Kiaracondong sudah menerapkan biaya paksa membuang sampah sembarangan. Bisa diikuti oleh kewilayahan yang lainnya. Karena di kewilayahan dan PPNS, penyidik,” ujarnya.